[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7155ea3-3a0f-4b4b-b3a5-2fd274e542ad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1981","number","7","year","1981","published_date","1981-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan - Penghijauan - Reboisasi
1981
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982
ABSTRAK:	\n \n Perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah- daerah kritis di wilayah daerah-daerah aliran sungai (DAS) serta dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas \n Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 33 UUD Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1967; UU Nomor 5 Tahun 1974; UU Nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 1 Tahun 1981; PP Nomor 64 Tahun 1957; PP Nomor 6 Tahun 1968; PP Nomor 33 Tahun 1970; Keppres Nomor 44 Tahun 1974; Keppres Nomor 45 Tahun 1974; Keppres Nomor 59/M Tahun 1978; Keppres Nomor 7 Tahun 1979; Keppres Nomor 27 Tahun 1980; dan Keppres Nomor 14A Tahun 1980. \n Instruksi ini untuk Melaksanakan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimanaa tercantumn dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1981. \n Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, lampiran hlm 3 sd 5). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 dikeluarkan untuk meningkatkan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah kritis, terutama di wilayah daerah aliran sungai (DAS). Kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan kelestarian sumber daya alam tanah, hutan, dan air. Pemerintah Daerah dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan ini. Bantuan penghijauan dan reboisasi disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982. Bantuan ini mencakup pelaksanaan reboisasi dan penghijauan, pengadaan bibit, serta pendidikan dan pelatihan petugas lapangan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan Negara dan Bank Rakyat Indonesia. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan bantuan, serta pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi. Jika bantuan tidak mencukupi, kekurangan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan pemilik tanah. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan musim dan melibatkan penduduk setempat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 1981
CONCERNING
ASSISTANCE FOR GREENING AND REFORESTATION IN 1981/1982

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

that it is necessary to endeavor to increase greening and
reforestation activities in very urgent areas, especially in critical
areas in the watershed areas (DAS);
that in greening and reforestation activities, it is necessary to increase
the role and responsibility of the Regional Government and the community
at large;
that for this purpose, Greening and Reforestation Assistance is available
in the Revenue Budget from the State Expenditure of the Fiscal
Year 1981/1982;
that in connection with the matters referred to in letters a, b, and
c above, it is deemed necessary to issue a Presidential instruction
regarding Greening and Reforestation Assistance;

In view of:

Article 4 paragraph (1) jo Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7155ea3-3a0f-4b4b-b3a5-2fd274e542ad","actionData","errors"]