[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c714c4ea-6076-4753-887b-fd9552dd2ba4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003","number","15","year","2003","published_date","2003-10-12","effective_date","2003-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

piutang-pajak-retribusi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2003/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka tertib pengadministrasian penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;\r\nb. bahwa berhubung dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dihapuskan, tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2003. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan administrasi penghapusan piutang pajak dan retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Jenis piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan, meliputi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dokumen lain yang memuat ketetapan pajak, serta surat keputusan pembetulan dan keberatan yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Juga mencakup pajak yang tidak dapat ditagih karena wajib pajak meninggal tanpa warisan, tidak memiliki kekayaan, hak penagihan kedaluwarsa, atau sebab lain berdasarkan hasil penelitian.
Jenis piutang retribusi daerah yang dapat dihapuskan, meliputi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, dokumen lain yang memuat ketetapan retribusi, serta surat keputusan pembetulan dan keberatan yang menambah jumlah retribusi yang harus dibayar. Juga mencakup retribusi yang tidak dapat ditagih karena wajib retribusi meninggal tanpa harta, tidak memiliki kekayaan, hak penagihan kedaluwarsa, atau sebab lain berdasarkan hasil penelitian.
Prosedur penghapusan piutang pajak dan retribusi, meliputi penelitian dan inventarisasi oleh DIPENDA atau Perangkat Daerah Penghasil, audit oleh BAWAS, usulan dari Kepala DIPENDA kepada Gubernur, dan persetujuan dari DPRD.
Gubernur berwenang menghapuskan piutang setelah mendapat persetujuan DPRD, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Kepala DIPENDA dan Kepala Biro Keuangan menghapuskan penagihan dari daftar tagihan dan buku administrasi berdasarkan Keputusan Gubernur.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 15 OF 2003
CONCERNING
PROCEDURES FOR DELETION OF REGIONAL TAX RECEIVABLES
AND REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to properly administer the deletion of Regional Tax Receivables and Regional Fees, it is necessary to delete Regional Tax Receivables and Regional Fees that can no longer be collected in accordance with applicable laws and regulations;
that in connection with this matter, in accordance with the provisions of Article 74 paragraph (4) of Government Regulation Number 65 of 2001 and Article 14 paragraph (4) of Government Regulation Number 66 of 2001, it is deemed necessary to stipulate Procedures for Deletion of Regional Tax Receivables and Regional Fees with a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 10 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c714c4ea-6076-4753-887b-fd9552dd2ba4","actionData","errors"]