[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7085015-8df2-4113-b9b6-8aba019d83dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2018/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan pendaftaran usaha pariwisata sebagai upaya untuk melindungi kepentingan warga masyarakat terutama dalam penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Lampiran Angka I Huruf Z UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. \n UU No. 9 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 63 Tahun 2014; Permenpar No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan yang terdiri atas 11 Bab dan 46 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan bertujuan untuk menata, membina, menertibkan, mengawasi, dan mengendalikan usaha kepariwisataan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Wewenang Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk penyusunan rencana induk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, penetapan destinasi dan daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata, pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan, promosi, pelatihan, penelitian, pemeliharaan daya tarik wisata, bimbingan masyarakat sadar wisata, dan alokasi anggaran kepariwisataan.
Hak dan kewajiban setiap orang/masyarakat, wisatawan, dan pengusaha pariwisata.
Bidang dan jenis usaha pariwisata yang meliputi usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE), jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.
Prosedur pendaftaran usaha pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), termasuk persyaratan, pemeriksaan berkas, penerbitan TDUP, dan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.
Masa berlaku TDUP dan kondisi yang menyebabkan TDUP tidak berlaku.
Hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik TDUP.
Pengawasan dan monitoring penyelenggaraan usaha pariwisata oleh Tim Terpadu.

","transitional_provisions","1. Pelaku usaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pendaftaran dan ketentuan larangan dikenakan sanksi berupa:\n1. teguran lisan;\n2. teguran tertulis;\n3. penghentian sementara kegiatan;\n4. penghentian tetap kegiatan;\n5. pencabutan sementara izin;\n6. pencabutan tetap izin;\n7. denda administratif; dan/atau\n8. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF BANJARBARU CITY
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGISTRATION
CERTIFICATE OF TOURISM BUSINESS

ESTABLISHED IN BANJARBARU
ON DECEMBER 7, 2018

ANNOUNCED IN BANJARBARU
ON DECEMBER 7, 2018

REGIONAL GAZETTE OF THE CITY
OF BANJARBARU
YEAR 2018 NUMBER 11
SUPPLEMENT TO THE REGIONAL GAZETTE
OF THE CITY OF BANJARBARU NUMBER 85","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7085015-8df2-4113-b9b6-8aba019d83dc","actionData","errors"]