[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c701959d-243f-47c5-8235-3dbde7206855","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 18 Tahun 2011","number","18","year","2011","published_date","2011-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:	\n \n bahwa perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap segala kegiatan usaha masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian dampak yang ditimbulkan dari kegitan tersebut;bahwa disamping sebagai instrument pengendalian, perizinan juga dapat dijadikan instrument pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, dalam rangka memacu dan mendorong tumbuh-kembangnya usaha-usaha\r\ntersebut, sekaligus untuk pemberdayaan jenisjenis usaha tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis usaha masyarakat, maka perlu mengatur kewajiban perizinan usaha tersebut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ketentuan Wajib Izin;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002 Nomor 2 Seri C Nomor 2).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002 Nomor 3 Seri C Nomor 3).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Izin Industri dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002 Nomor 5 Seri C Nomor 5).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2003 Nomor 31 Seri C Nomor 2).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Perbengkelan dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor 2).\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan & Informasi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 9 Seri C Nomor 4).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 13 Seri C Nomor 8).\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 35 Seri C Nomor 13).\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Surat Izin Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 18).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 mengatur tentang jenis kegiatan usaha masyarakat yang wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengendalikan dan membina kegiatan usaha masyarakat dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian dampak yang ditimbulkan. Tujuannya adalah untuk memacu tumbuh kembangnya usaha-usaha masyarakat dan memberdayakan jenis-jenis usaha di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kewajiban Perizinan:** Setiap jenis kegiatan usaha masyarakat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.\n2. **Jenis Perizinan dan SKPD Terkait:** Lampiran Peraturan Daerah juga mengatur jenis perizinan yang diperlukan, izin lain yang harus dipenuhi, SKPD penerbit izin, SKPD pemberi rekomendasi, SKPD yang melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara teknis, serta SKPD yang melaksanakan pengawasan, penertiban, dan penegakan kebijakan izin. Selain itu, dicantumkan pula keterangan mengenai jenis retribusi yang dipungut.\n3. **Persyaratan Teknis:** Persyaratan teknis untuk mendapatkan izin dan lama berlakunya izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n4. **Penyidikan:** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan.","transitional_provisions","1. Sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur syarat-syarat teknis perizinan kegiatan usaha, maka penerbitan izin mengacu pada persyaratan yang berlaku selama ini.\n2. Terhadap izin usaha yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan masa waktu berlakunya berakhir.\n3. Terhadap kegiatan usaha yang belum mempunyai izin, maka mengacu pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
2011 NUMBER 18

REGIONAL REGULATION
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 18 OF 2011
ON
TYPES OF COMMUNITY BUSINESS ACTIVITIES
THAT MUST OBTAIN GOVERNMENT PERMITS
HULU SUNGAI UTARA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

Considering :

that licensing is one form of
control carried out by the Regional Government
on all community business activities
in the utilization of space and
control of the impacts arising from
these activities;
that in addition to being an instrument of
control, licensing can also be used as an
instrument for fostering business activities
of the community, in order to stimulate and
encourage the growth and development of these
businesses, as well as to empower types of
businesses that grow and develop in the
Hulu Sungai Utara Regency;
that with the increasing growth and
development of types of community businesses,
it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c701959d-243f-47c5-8235-3dbde7206855","actionData","errors"]