[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6f369d2-eddb-46f0-bde5-19e628fa79ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN - APBD - TA 2017
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2018/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1)\r\ndan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 dimana Kepala Daerah menyusun\r\ndan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama-sama. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PERDAKAB BASEL No. 20 Tahun 2006; PERDAKAB BASEL No. 1 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Selatan TA 2017 berupa laporan\r\nkeuangan memuat ketentuan sebagai berikut :\r\nlaporan realisasi anggaran;\r\nlaporan perubahan saldo anggaran lebih;\r\nneraca;\r\nlaporan operasional;\r\nlaporan arus kas;\r\nlaporan perubahan ekuitas; dan\r\ncatatan atas laporan keuangan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018. \n Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih\r\nlanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Peraturan ini menetapkan laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan dirinci lebih lanjut dalam pasal-pasal yang menjelaskan angka-angka realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta saldo kas dan ekuitas.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lampiran-lampiran yang berisi rincian laporan keuangan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 12 OF 2018

ABOUT

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2017

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH BANGKA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 321 paragraph (1) and Article 322 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 where the Regional Head prepares and submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional People's Representative Council (DPRD) to be discussed jointly;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Accountability for the Implementation of the Revenue and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6f369d2-eddb-46f0-bde5-19e628fa79ab","actionData","errors"]