[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6f2ab0c-e4f2-4637-8b06-fd078e978889","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2003","number","6","year","2003","published_date","2003-11-18","effective_date","2003-11-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Susunan-organisasi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memelihara ketentraman dan \r\nketertiban umum serta tegaknya Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Mamasa, diadakan \r\nOrganisasi Perangkat Daerah yang membidangi \r\ndalam pelaksanaannya ;\r\nb. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 68 \r\nayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun \r\n1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal \r\n11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 \r\nTahun 2003 tentang Pedoman Organisasi \r\nPerangkat Daerah, maka perlu diatur Susunan \r\nOrganisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai \r\ndasar hukum dan landasan operasionalnya. \n a. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang \r\nPokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara \r\nTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran \r\nNegara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 \r\n(Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3890); \r\nb. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota \r\nPalopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara \r\nTahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran \r\nNegara Nomor 4186); \r\nc. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 \r\ntentang Kewenangan Pemerintah dan \r\nkewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom \r\n(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3952); \r\nd. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 \r\ntentang Teknik Penyusunan Peraturan \r\nPerundang - undangan dan Bentuk Rancangan \r\nUndang - undang, Rancangan Peraturan \r\nPemerintah, dan Rancangan Keputusan \r\nPresiden (Lembaran Negara Tahun 1999 \r\nNomor 70). \n Peraturan ini berisi tentang pembentukan, kedudukan dan tugas pokok fungsi dari Satuan Polisi dan Pamong praja pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2003. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau mengatur mengenai hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamasa sebagai perangkat daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Satpol PP meliputi: memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, membina masyarakat agar taat peraturan, melakukan penertiban atas pelanggaran, menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, membantu menyelesaikan perselisihan antar warga, melaporkan tindak pidana kepada Polisi, dan menyerahkan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Fungsi Satpol PP meliputi: perumusan kebijakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, dan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dengan POLRI, PPNS, dan aparat lainnya.

Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala Satuan, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\n2. Perubahan dan Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene ditetapkan dengan Peraturan Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAMASA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER: 6 YEAR 2003
TENTANG
ESTABLISHMENT, ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND WORK PROCEDURE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT
MAMASA REGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

Menimbang :

bahwa untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta tegaknya Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa, diadakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dalam pelaksanaannya ;
bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dasar hukum dan landasan operasionalnya ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6f2ab0c-e4f2-4637-8b06-fd078e978889","actionData","errors"]