[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6e37abb-6848-4daa-a9b3-648b9c0601e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.05/2021","number","84/PMK.05/2021","year","2021","published_date","2021-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 84/PMK.05/2021, BN.2021/NO. 765, https:jdih.kemenkeu.go.id : 5 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi. PSAP ini mengatur akuntansi dan pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa dari sudut pandang pemberi konsesi, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan perjanjian konsesi jasa. Setiap entitas pelaporan wajib melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PSAP Nomor 16. Aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi diakui sebagai aset konsesi jasa jika pemberi konsesi mengendalikan jenis jasa publik yang disediakan, kepada siapa jasa diberikan, serta penetapan tarifnya, dan mengendalikan setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi. Kewajiban diakui sebesar nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan imbalan yang dialihkan antara pemberi konsesi dan mitra. Pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra melalui pembayaran atau pemberian hak usaha. Perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau Aset Tak Berwujud.","transitional_provisions","Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 84/PMK.05/2021
CONCERNING
ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS STATEMENT
NUMBER 16 SERVICE CONCESSION ARRANGEMENTS OF CONCESSION GRANTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, the provisions regarding government accounting standards are stated in the form of statements of government accounting standards;
that to regulate financial reporting on service concession arrangements from the perspective of the concession grantor, it is necessary to regulate the provisions regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of service concession arrangements in a statement of government accounting standards;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6e37abb-6848-4daa-a9b3-648b9c0601e2","actionData","errors"]