[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6e0cc3e-c411-41c0-b788-3f8d367d5523","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-10-27","effective_date","2014-10-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n Mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya\r\ntinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan tarif retribusi jasa umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga perlu dilakukan penyesuaian. \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; dan Perda No.7 Tahun 2011. \n Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus;\r\n2. Bagian Ketiga dihapus;\r\n3. Pasal 9 dihapus;\r\n4. Pasal 10 dihapus;\r\n5. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;\r\n6. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2014. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan tersebut meliputi penghapusan Pasal 3 ayat (1) huruf c, yang sebelumnya mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Selain itu, Bagian Ketiga, Pasal 9, dan Pasal 10 dalam peraturan sebelumnya juga dihapus. Lampiran IV dan Lampiran VI diubah dan diganti dengan Lampiran I dan Lampiran II dalam peraturan ini, yang mengatur tentang retribusi pelayanan parkir di tepian jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif retribusi dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi terkini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the implementation of regional fee collection with good principles and not causing a high-cost economy, it is necessary to review the retribution rates by considering price indices and economic developments;
that the general service retribution rates as stipulated in Regional Regulation Number 7 of 2011 concerning Retribution for General Services are no longer in accordance with price indices and economic developments in Tanjung Jabung Barat Regency, so adjustments need to be made;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6e0cc3e-c411-41c0-b788-3f8d367d5523","actionData","errors"]