[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6d00f70-3224-4c43-b400-4a46363c1839","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sibolga","place_of_enactment","Sibolga","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan - Atas - Peraturan - Daerah - Nomor - 1 - Tahun - 2009 - Tentang - Penyelenggaraan - Pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu dilakukan Perubahan demi peningkatan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47. Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016. \n 23 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan di Kota Sibolga.

Perubahan meliputi definisi-definisi dalam ketentuan umum, peran Walikota dalam menetapkan satuan pendidikan berstandar nasional, hak pendidik dan tenaga kependidikan, fungsi Kepala Sekolah, tugas pengawas sekolah dan pengawas PAUD, penerimaan peserta didik, masa pengenalan lingkungan sekolah, standar pelayanan minimal pendidikan, serta fungsi dan keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Secara substansial, peraturan ini menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan standar nasional, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta penegasan larangan bagi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk melakukan tindakan yang mencederai integritas satuan pendidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SIBOLGA
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGULATION OF SIBOLGA CITY
NUMBER 11 OF 2016
ON
AMENDMENT TO REGULATION NUMBER 1 OF 2009
ON THE ORGANIZATION OF EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SIBOLGA,

Considering / Whereas:

that several provisions in Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning the Implementation of Education need to be amended in order to improve the quality of education as well as the relevance and efficiency of education management;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning the Implementation of Education;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 8 Drt. of 1956 on the Establishment of Autonomous Regions of Large Cities within the The Province of North

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6d00f70-3224-4c43-b400-4a46363c1839","actionData","errors"]