[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6cf9c6d-2e92-4d9b-826b-d72bde5d935c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 10","number","10","year","2025","published_date","2025-09-24","effective_date","2025-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Pengelolaan Sampah di Wilayah Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2025
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 10, BN 2025 (731) / 69 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Pengelolaan Sampah di Wilayah Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah diperlukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara komprehensif dan terpadu di wilayah Ibu Kota Nusantara; \r\nb. bahwa berdasarkan lampiran huruf K angka 12 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk yang dilaksanakan oleh swasta di wilayah Ibu Kota Nusantara; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Ibu Kota Nusantara; \n UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023, PP No. 81 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2020, PP No. 27 Tahun 2023, Perpres No. 97 Tahun 2017, Perpres No. 83 Tahun 2018, Perpres No. 62 Tahun 2022, Perpres No. 63 Tahun 2022, dan Perka OIKN No. 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai: a. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; b. partisipasi masyarakat, peran serta pelaku usaha, dan peran serta lembaga pendidikan dan keagamaan; c. pembinaan dan pengawasan; d. pendanaan; dan e. larangan dan sanksi administratif. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengelolaan Sampah di wilayah Ibu Kota Nusantara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2025. \n 69 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mengatur pengelolaan sampah di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan tujuan menjaga kualitas lingkungan hidup, mengurangi dampak sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, peran serta pelaku usaha dan lembaga pendidikan/keagamaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta larangan dan sanksi administratif. Jenis sampah yang diatur meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik (termasuk yang mengandung B3, limbah B3, akibat bencana, puing bongkaran bangunan, konstruksi, yang belum dapat diolah secara teknologi, dan yang timbul secara tidak periodik). Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya mencakup pengurangan (melalui kebijakan, tanggung jawab produsen diperluas, dan pengurangan oleh konsumen) serta penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Peraturan ini juga mengatur pengelolaan sampah spesifik, Bank Sampah, pembatasan plastik sekali pakai (PSP), pengelolaan food loss dan food waste, badan usaha pengelola sampah, pengembangan teknologi pengelolaan sampah, kompensasi, pengaduan, insentif, kerja sama, serta data dan informasi terkait pengelolaan sampah.","transitional_provisions","1. Fasilitas pemilahan sampah disediakan paling lama 2 (dua) tahun.\n2. TPS3R disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama 2 (dua) tahun.\n3. Sarana pemilahan disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama 2 (dua) tahun.\n4. TPST disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan Kepala ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan, mencampur sampah B3, merusak fasilitas sampah, membuang sampah dari kendaraan, membakar sampah sembarangan, atau menggembalakan ternak di UPR dikenakan denda Rp1.000.000 - Rp5.000.000.\n2. Pelanggaran oleh pengelola kawasan terkait penanganan sampah konstruksi dikenakan denda Rp10.000.000.\n3. Produsen sampah spesifik yang tidak memenuhi kewajiban pembatasan timbulan dan penarikan kembali dikenakan denda Rp10.000.000.\n4. Produsen, distributor, dan pemasok PSP yang tidak menyediakan produk pengganti dikenakan teguran tertulis, lalu denda Rp10.000.000 jika tidak diindahkan.\n5. Pengelola kawasan yang tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah atau TPSSS-B3 dikenakan denda Rp10.000.000.\n6. Pelaku usaha yang tidak menyusun rencana pengelolaan sampah kegiatan massal dikenakan denda Rp50.000.000.\n7. Pusat perbelanjaan dan restoran yang melanggar ketentuan PSP di KIPP dikenakan denda Rp25.000.000.\n8. Badan usaha pengelola sampah tanpa izin dikenakan denda Rp50.000.000 dan wajib mengurus izin.\n9. Badan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan izin dikenakan paksaan pemerintah, uang paksa Rp50.000.000, hingga pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2025
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT IN THE NUSANTARA CAPITAL CITY AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to realize a healthy and clean environment from waste, comprehensive and integrated waste management from upstream to downstream is needed in the area of the Nusantara Capital City;
that based on attachment letter K number 12 as stated in Government Regulation Number 27 of 2023 concerning Special Authority of the Nusantara Capital City Authority, it has the authority to carry out waste management, including that carried out by the private sector in the area of the Nusantara Capital City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Nusantara Capital City

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6cf9c6d-2e92-4d9b-826b-d72bde5d935c","actionData","errors"]