[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6cf7015-393a-4c53-8b40-deca771c7299","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem drainase
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota \r\nsebagai akibat dari pembangunan wilayah yang\r\nsemakin meningkat dan wilayah resapan air semakin\r\nberkurang berdampak pada terbebaninya sistem\r\ndrainase. Dalam rangka menghadapi persoalan drainase\r\nagar tidak terjadi genangan yang berlebihan\r\npenyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran,\r\namblesan dan penurunan tanah, diperlukan\r\npenanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase\r\nsecara terencana dan terpadu. Untuk memberikan arah dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam\r\npenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan\r\ndiperlukan pengaturan tentang Sistem Drainase\r\nPerkotaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1)\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/ PRT/\r\nM/ 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase\r\nPerkotaan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: \r\n12/PRT/M/2014; Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2019 \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :\r\na. wewenang dan tanggung jawab;\r\nb. Perencanaan sistem drainase;\r\nc. Pelaksanaan konstruksi sistem drainase: \r\nd. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase\r\ne. Pemantauan dan evaluasi drainase\r\nf. Perizinan;\r\ng. Pemberdayaan; \r\nh. Pembiayaan;\r\ni. Hak dan kewajiban;\r\nj. Peran masyarakat dan swasta;\r\nk. Pembinaan dan pengawasan;\r\nl. Kerjasama;\r\nm. Larangan;\r\nn. Sanksi administratif;\r\no. Penyidikan;\r\np. Ketentuan pidana;\r\nq. Ketentuan peralihan; dan\r\nr. Ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase. Latar belakangnya adalah pertumbuhan kota yang pesat menyebabkan berkurangnya wilayah resapan air dan membebani sistem drainase, sehingga diperlukan penanganan yang terencana dan terpadu.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan drainase, termasuk:

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan, pola penyelenggaraan, rencana induk sistem drainase, pemberian rekomendasi dan perizinan, pemberdayaan, serta pengawasan dan pengendalian.
Perencanaan sistem drainase yang meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci.
Pelaksanaan konstruksi sistem drainase yang meliputi pembangunan baru dan normalisasi.
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem.
Pemantauan dan evaluasi kinerja sistem drainase.
Perizinan untuk kegiatan yang berdampak pada sistem drainase.
Pemberdayaan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja sistem drainase.
Pembiayaan penyelenggaraan sistem drainase yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain.
Hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan sistem drainase.
Peran masyarakat dan swasta dalam setiap tahapan penyelenggaraan sistem drainase.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
Kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan sistem drainase.
Larangan-larangan terkait kegiatan yang dapat merusak sistem drainase.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya konservasi air, pengendalian daya rusak air, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

","transitional_provisions","1. Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n2. Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:\na. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\nb. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun.\n3. kegiatan pada sistem drainase di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 26, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembongkaran bangunan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 36 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMAΝΤΑΝ ΤΕNGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota sebagai akibat dari pembangunan wilayah yang semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebaninya sistem drainase;
bahwa dalam rangka menghadapi persoalan drainase agar tidak terjadi genangan yang berlebihan penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase secara terencana dan terpadu;
bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan pengaturan tentang Sistem Drainase Perkotaan;
bahwa

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6cf7015-393a-4c53-8b40-deca771c7299","actionData","errors"]