[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6c9d3ae-f7ed-435f-a220-75696f74bb01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang","place_of_enactment","Padang","theme","Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD - PDAM
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemda terhadap pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum yang berkualitas dan bermutu perlu dilakukan penyelenggaraan penyediaan air minum oleh PDAM secara profesional.Perda Kotamadya Tingkat II Padang No. 05/P/D/1974, Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2013 dan Perda Kota Padang No.9 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 37 Tahun 2018 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Perubahan Status Hukum\r\n3. Nama, Lambang, Tempat kedudukan Hukum, dan Kegiatan Usaha\r\n4. Jangka waktu\r\n5. Modal\r\n6. Organ dan Pegawai\r\n7. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya\r\n8. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan\r\n9. Penggunaan laba PDAM\r\n10. Penugasan\r\n11. Evaluasi dan Restrukturisasi\r\n12. Pembubaran\r\n13. Pembinaan dan Pengawasan\r\n14. ketentuan Peralihan\r\n15. Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020. \n Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2013 dan Perda Kota Padang No.9 Tahun 2013 \n 33 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Padang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang;\n2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);\n3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (Perumda Air Minum Kota Padang). Maksud pendirian Perumda adalah untuk meningkatkan kinerja yang berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan Perumda meliputi terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang adil, merata, berkualitas, serta turut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah, dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

\n\n

Wali Kota memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Kota Padang. Pelaksanaan kekuasaan meliputi penyertaan modal, subsidi, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.

\n\n

Modal Perumda terdiri dari modal dasar dan modal disetor. Sumber modal berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal sah lainnya. Organ Perumda terdiri atas KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan), Dewan Pengawas, dan Direksi. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Direksi bertugas menyusun perencanaan, koordinasi, pengawasan kegiatan operasional, pembinaan pegawai, pengelolaan kekayaan, dan penyelenggaraan administrasi.

\n\n

Perumda wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. Laba Perumda digunakan untuk pemenuhan dana cadangan, peningkatan pelayanan, keuntungan yang menjadi hak daerah, tantiem, bonus, dan penggunaan laba lainnya.

\n\n

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Evaluasi Perumda dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Restrukturisasi dilakukan jika Perumda mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha.

","transitional_provisions","1. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih kepada Perumda Air Minum Kota Padang.\n2. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda Air Minum Kota Padang.\n3. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Kota Padang.\n4. Seluruh Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perumda Air Minum Kota Padang.\n5. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Kota Padang.\n6. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda Air Minum Kota Padang.","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n2. Pelanggaran ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG
WEST SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY
NUMBER 1 OF 2020
ON
GENERAL REGIONAL COMPANY FOR DRINKING WATER OF PADANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG,

Considering:

that in order to implement the Regional Government's responsibility for fulfilling the community's right to the provision of quality drinking water, it is necessary to organize the provision of drinking water by the Regional Drinking Water Company in a professional manner;
that Regional Regulation of the Level II Municipality of Padang No. 05/P/D/1974 concerning the Establishment of the Level II Regional Drinking Water Company of Padang, Regional Regulation of Padang City Number 8 of 2013 concerning the Regional Drinking Water Company and Regional Regulation of Padang City Number 9 of 2013 concerning the Organs and Employees of the Regional Drinking Water Company are no longer in accordance with the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6c9d3ae-f7ed-435f-a220-75696f74bb01","actionData","errors"]