[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6c82fb1-e5a3-4244-820a-1dedb0fc06fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin","place_of_enactment","Sekayu","theme","Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN-PEMBINAAN-PASAR
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2021/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan\r\nasas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya\r\nkesejahteraan bagi seluruh rakyat;\r\n- bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat\r\nkhususnya dalam usaha perdagangan diperlukan upaya\r\npenataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga dapat\r\nmenjalankan usahanya secara berdampingan dengan\r\npara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan\r\nkoperasi;\r\n- bahwa untuk mewujudkan prinsip saling\r\nmenguntungkan serta mencegah teIjadinya persaingan\r\nyang tidak sehat dan kepastian hukum bagi pelaku\r\nusaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang\r\nberkelanjutan perlu dilakukan pengaturan mengenai\r\npenataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Swalayan; \n Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasa! 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 5 Tahun 2021;PP No 6 Tahun 2021;PP No 7 Tahun 2021;PP No 29 Tahun 2021;Perpres No 10 Tahun 2021sebagaimana telah diubah dengan Perpres\r\nNo 49 Tahun 2021; UU No 23 Tahun 2014 Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; \n Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum , ,penataan pasarrakyat,pusat perbelanjaan dan toko swalayan,\r\nlokasi sarana dan prasarana serta jarak tempat usaha perdagangan , waktu pelayanan ,,kemitraan usaha, perizinan ,pelaporan, pembinaan dan pengawasan ,\r\nkewajiban dan larangan , ketentuan sanksi ,\r\nketentuan peralihan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021. \n 26 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan membina Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Musi Banyuasin agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dan pembinaan usaha perdagangan, mencegah persaingan tidak sehat, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang meliputi persyaratan pendirian, lokasi, sarana dan prasarana, serta jarak antar tempat usaha.
Pengaturan waktu pelayanan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Kewajiban Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Persyaratan perizinan bagi pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Kewajiban pelaporan bagi pemilik izin usaha.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Kewajiban dan larangan bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, termasuk persyaratan teknis, kewajiban pelaku usaha, dan mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan IUTS berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin Usaha Pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2R berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n4. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n5. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasional tetapi belum memiliki IUP2R, IUPP dan IUTS dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan gedung dapat diberikan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n6. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket, Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.","sanctions","1. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20, serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan Izin Usaha, dan/atau pencabutan Izin Usaha.\n3. Pembekuan Izin Usaha dilakukan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.\n4. Pencabutan Izin Usaha dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MUSI BANYUASIN
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF MUSI BANYUASIN REGENCY
NUMBER 8 OF 2021
ON
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKETS, SHOPPING CENTERS AND
MODERN RETAIL STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI BANYUASIN,

Considering / Whereas :

that the Indonesian economy is structured based on the principle of kinship with the main objective of creating welfare for all people;
that to create community welfare, especially in trading businesses, it is necessary to structure and develop People's Markets, Shopping Centers and Modern Retail Stores so that they can run their businesses side by side with micro, small, medium and cooperative business actors;
that in order to realize the principle of mutual benefit and prevent unhealthy competition and legal certainty for business actors so as to create sustainable economic growth, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6c82fb1-e5a3-4244-820a-1dedb0fc06fe","actionData","errors"]