[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6c52500-ba3e-4bef-9800-d2d4434ff248","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peternakan - kesehatan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:	\n \n untuk mencapai pembangunan dan pengembangan\r\nsektor peternakan khususnya perlu\r\ndilaksanakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan\r\nhewan yang melindungi kesehatan manusia, hewan,\r\ntumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan asal hewan\r\nyang aman, sehat, utuh, dan halal. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber Daya, Jenis Usaha Peternakan, Benih, Bibit, Dan Bakalan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, Budidaya, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan \r\nKesejahteraan Hewan, Pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan Dan Usaha \r\nDi Bidang Kesehatan Hewan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019. \n a. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis\r\nKesehatan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati. \r\nb. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran, penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif, dan populasi anakan Ternak ruminansia kecil dan anakan Ternak ruminansia besar diatur dengan Peraturan Bupati. \r\nc. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nd. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan pola Kemitraan Usaha Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati. \r\ne. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis kesehatan hewan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit hewan diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nf. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi\r\nadministrasi diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\n \n 28 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Paser. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan terhadap manusia dan hewan ternak dalam pembangunan dan pengembangan sektor peternakan. Tujuannya adalah mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta menyediakan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Ketentuan substansial meliputi:

Sumber daya: Ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
Jenis usaha peternakan: Benih, bibit dan bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya peternakan, dan kesehatan hewan.
Benih, bibit, dan bakalan: Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit dengan mengutamakan produksi daerah, serta pengaturan pemasukan benih dan bibit dari luar daerah. Larangan menyembelih ternak ruminansia betina produktif.
Pakan: Kewajiban setiap pelaku usaha budidaya ternak untuk mencukupi kebutuhan pakan ternaknya. Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan baku pakan.
Alat dan mesin peternakan: Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
Budidaya: Budidaya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu. Kemitraan usaha peternakan diatur berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
Kesehatan hewan: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan, dan pengobatan.
Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan: Penanggulangan dan pengendalian zoonosis, penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, penjaminan higienis dan sanitasi, pengembangan kedokteran perbandingan, dan penanganan bencana yang bersumber dari hewan dan atau penyakit hewan. Tindakan yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan.
Pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan: Pemberdayaan dilakukan mulai dari memberikan kemudahan dalam memperoleh sumberdaya dan sarana produksi, proses produksi, panen dan pascapanen, promosi dan pemasaran, serta pelayanan kesehatan Hewan.
Pengembangan sumber daya manusia: Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia agar lebih terampil, profesional, mandiri, berdedikasi dan berakhlaq mulia.
Penelitian dan pengembangan: Penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, atau denda.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) dikenakan pidana kurungan dan/atau denda.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (4) dipidana kurungan dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 6 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION OF LIVESTOCK FARMING AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of development and advancement of the livestock sector in particular, it is appropriate to make protection efforts, namely protection of humans and also protection of livestock;
that to achieve this objective, it is necessary to implement the organization of livestock farming and animal health that protects the health of humans, animals, plants and the environment as a prerequisite for the implementation of advanced, competitive and sustainable livestock farming and the provision of safe, healthy, whole and halal animal products;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6c52500-ba3e-4bef-9800-d2d4434ff248","actionData","errors"]