For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Also known as: Perda Kota Mojokerto 3/2018 · Perda Kota Mojokerto No. 3 Tahun 2018 · Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:10 Oktober 2018Publication Date:10 Oktober 2018
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
LocationPemerintah Kota Mojokerto
Effective Date10 Oktober 2018
Publication Date10 Oktober 2018
Place of EnactmentMojokerto

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Perubahan anggaran meliputi:

  • Pendapatan Daerah: Semula Rp. 892.128.798.000,00 menjadi Rp. 903.893.040.082,00 setelah perubahan.
  • Belanja Daerah: Semula Rp. 968.279.120.000,00 menjadi Rp. 978.603.405.644,03 setelah perubahan.
  • Pembiayaan: Penerimaan setelah perubahan menjadi Rp. 74.710.365.562,03 dan pengeluaran tetap Rp. 0,00.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan (SILPA dan Penerimaan Piutang Daerah) dan Pengeluaran.

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

(-)

(-)