[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6c3cffd-8449-47c0-826e-e8a26eea3656","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 UndangUndang\r\nNomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nKepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah\r\nten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)\r\nuntuk memperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang\r\ndiajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan\r\nperwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun\r\n2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan\r\nAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang\r\ntelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan\r\nDPRD pada tanggal 10 September Tahun 2018;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan\r\nPeraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran\r\n2018. \n 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;\r\n7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2018;\r\n8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2018 tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran\r\n2017.\r\n \n Anggaran setelah perubahan:\r\nPendapatan Rp 903.893.040.082,00\r\nBelanja dan Transfer Rp 978.603.405.644,03\r\nDefisit (74.710.365.562,03)\r\nPembiayaan Netto Rp. 74.710.365.562,03\r\nSilpa Rp. 0,00 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Perubahan anggaran meliputi:

Pendapatan Daerah: Semula Rp. 892.128.798.000,00 menjadi Rp. 903.893.040.082,00 setelah perubahan.
Belanja Daerah: Semula Rp. 968.279.120.000,00 menjadi Rp. 978.603.405.644,03 setelah perubahan.
Pembiayaan: Penerimaan setelah perubahan menjadi Rp. 74.710.365.562,03 dan pengeluaran tetap Rp. 0,00.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan (SILPA dan Penerimaan Piutang Daerah) dan Pengeluaran.

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MOJOKERTO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MOJOKERTO CITY
NUMBER 3 OF 2018
REGARDING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2018

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MOJOKERTO,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of article 315 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Amendments to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on Amendments to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the Regional Government Work Plan for 2018 which is elaborated into the General Policy on APBD Amendments and Priorities and Budget Ceiling Amendments which have been jointly agreed upon

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6c3cffd-8449-47c0-826e-e8a26eea3656","actionData","errors"]