[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6c11f6a-2d3c-4e04-843b-f50ee463b5ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-06-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sorong","place_of_enactment","Aimas","theme","Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SORONG
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 22 Tahun 2008; dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sorong; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselon; Tata Kerja; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2015. \n - \n - \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Satuan pelaksana penanggulangan Bencana Kabupaten","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sorong. Pembentukan BPBD ini bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat, melibatkan lintas wilayah dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Kabupaten Sorong dianggap rawan bencana karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya. BPBD dibentuk sebagai lembaga yang kompeten untuk melaksanakan penanggulangan bencana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008.

Ketentuan Substansial:

BPBD memiliki tugas:
\na. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana. penanganan darurat. rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
\nb. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
\nc. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta daerah rawan bencana;
\nd. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
\ne. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
\nf. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang;
\ng. Mempertanggungjawahkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
\nh. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakat: dan
\ni. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

BPBD memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Organisasi BPBD terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

","transitional_provisions","1. Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Sorong, maka satuan pelaksana penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Sorong.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SORONG
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SORONG REGENCY
NUMBER 9 OF 2015
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE OF THE
REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY OF SORONG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SORONG,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 18 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 46 of 2008 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency, it is necessary to form the Regional Disaster Management Agency of Sorong Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency of Sorong Regency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6c11f6a-2d3c-4e04-843b-f50ee463b5ef","actionData","errors"]