[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6a9c7a4-1e16-4aee-a037-eab86251c108","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2002","number","13","year","2002","published_date","2002-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Perizinan Usaha Jasa Impresariat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2002/NO.13, TLD No.13, LL KOTA PONTIANAK: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Jasa Impresariat
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Impresariat menjadi wewenang Daerah Kota / Kabupaten \n UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.9 Tahun 1990, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1983, PP No.67 Tahun 1996, PP No.27 Tahun 1999, Perda No.2 Tahun 1987, Perda No.6 Tahun 1999, Perda No.7 Tahun 1999, Perda No.4 Tahun 2002 \n KETENTUAN UMUM; KEWAJIBAN; PENCABUTAN IZIN; PEMBATALAN IZIN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PIDANA; PENYIDIKAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2002. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha jasa impresariat di Kota Pontianak. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada daerah kota/kabupaten untuk mengelola kepariwisataan, termasuk perizinan usaha jasa impresariat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Definisi usaha jasa impresariat sebagai kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, termasuk mendatangkan artis, menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
Persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha jasa impresariat dari Kepala Daerah.
Kewajiban pengusaha jasa impresariat, antara lain memperhatikan nilai agama, adat istiadat, budaya bangsa, bertanggung jawab terhadap artis, memenuhi kewajiban pungutan negara dan daerah, menyelenggarakan pembukuan, dan menyampaikan laporan berkala.
Ketentuan mengenai pembukaan perwakilan usaha jasa impresariat.
Kewajiban perusahaan asing yang bergerak di bidang usaha jasa impresariat untuk menunjuk mitra usaha di Indonesia.
Kriteria pencabutan dan pembatalan izin usaha jasa impresariat.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa impresariat oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 13 OF 2002
CONCERNING
LICENSING OF IMPRESARIO SERVICES BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, the Authority in the field of Tourism, especially licensing for Impresario Services Business activities, is the authority of the City/Regency Region;
that to regulate the licensing of business activities referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6a9c7a4-1e16-4aee-a037-eab86251c108","actionData","errors"]