[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6a6b28c-8be3-4d02-9b2a-4d025a02cd21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang","place_of_enactment","Pangkajene Sidenreng","theme","Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar / pedoman - desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. \n Perangkat desa terdiri atas :\r\na. sekretariat desa;\r\nb. pelaksana kewilayahan; dan\r\nc. pelaksana teknis.\r\nPerangkat Desa berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman organisasi pemerintah desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 1 Tahun 2007) karena dianggap sudah tidak sesuai.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa: Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun), dan Pelaksana Teknis.
Sekretariat Desa: Dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf yang mengurus administrasi pemerintahan, keuangan, dan perencanaan. Jumlah urusan di sekretariat desa bervariasi tergantung pada kemampuan desa.
Pelaksana Kewilayahan: Dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat dusun.
Pelaksana Teknis: Terdiri dari seksi-seksi seperti seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
Jenis Desa: Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa (Swasembada, Swakarya, Swadaya).
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa: Melalui proses penjaringan dan penyaringan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa, dengan rekomendasi dari Camat.
Pemberhentian Perangkat Desa: Diatur mengenai kondisi pemberhentian, baik karena meninggal dunia, permintaan sendiri, maupun diberhentikan karena alasan tertentu.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
ON
GUIDELINES FOR VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZATION AND VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIDENRENG RAPPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order for the implementation of the duties and functions of the village government as a legal community unit that is autonomous to run in an orderly and smooth manner, it is necessary to regulate guidelines for the organization and working procedures of the village government;
that the Organization and Working Procedures of the Village Government as stipulated in the Regional Regulation of Sidenreng Rappang Regency Number 1 of 2007 concerning Guidelines for the Organization and Working Procedures of the Village Government, are no longer in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6a6b28c-8be3-4d02-9b2a-4d025a02cd21","actionData","errors"]