[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c69b28f8-1c48-4f08-aec7-8118a699e281","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perkoperasian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Perkoperasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERKOPERASIAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perkoperasian
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat\r\nmaupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan\r\nkedudukan yang strategis dalam rnenopang ketahanan\r\nekonomi nasional sebagai usaha mewujudkan\r\nkesejahteraan rakyat sejalan dengan cita-cita dan\r\namanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia;\r\n\r\nb. bahwa fasilitas pengembangan koperasi merupakan\r\nurusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu\r\ndiselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan\r\nberkesinambungan sehingga mampu meningkatkan,\r\nkedudukan, peran dan potensi koperasi dalam\r\nmewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan\r\npendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta\r\npengentasan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat;\r\n\r\nc. bahwa untuk membangun koperasi di Kabupaten Muna\r\nBarat yang professional, kuat, Tangguh dan mandiri\r\nserta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan\r\ndemokrasi ekonomi maka koperasi perlu diatur\r\npengelolaanya;\r\n\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian. \n 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6389);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan\r\nKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun\r\n2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). \n Bab I Ketentuan Umum;\r\nBab II Landasan, Asas, dan Tujuan;\r\nBab III Fungsi, Peran dan Prinsip;\r\nBab IV Kelembagaan Koperasi;\r\nBab V Modal Koperasi;\r\nBab VI Usaha Koperasi;\r\nBab VII Pemberdayaan Koperasi;\r\nBab VIII Pengawasan;\r\nBab IX Larangan;\r\nBab X Sanksi Administrasi;\r\nBab XI Ketentuan Penyidikan;\r\nBab XII Ketentuan Pidana;\r\nBab XIII Ketentuan Peralihan;\r\nBab XIV Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. \n Perkoperasian. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perkoperasian bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pengelolaan, pengawasan serta segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Muna Barat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib untuk memfasilitasi pengembangan koperasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek perkoperasian, termasuk:

Asas, tujuan, fungsi, dan prinsip koperasi.
Kelembagaan koperasi, meliputi bentuk koperasi (primer dan sekunder), keanggotaan, dan perangkat organisasi (Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, Pengelola).
Modal koperasi, yang terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah) dan modal pinjaman (dari anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah).
Usaha koperasi, yang dikelompokkan menjadi koperasi produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diatur secara khusus mengenai perizinan dan pembentukan jaringan pelayanan.
Tahapan usaha koperasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Pemberdayaan koperasi oleh Pemerintah Daerah melalui pendidikan dan pelatihan, fasilitasi akses sumber daya ekonomi dan pemasaran, serta pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha.
Pengawasan koperasi, meliputi pemantauan perkembangan, pemeriksaan, dan pemeringkatan koperasi serta penilaian kesehatan KSP.
Pembubaran koperasi, baik oleh Pemerintah Daerah maupun atas keputusan Rapat Anggota.

","transitional_provisions","1. Koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ijin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.","sanctions","Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 12 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:\na. Teguran lisan;\nb. Teguran tertulis;\nc. Pencabutan izin usaha koperasi; dan/atau\nd. Pembubaran koperasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
ABOUT
COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

\n\n \n \n

Considering:

that cooperatives as a people's economic movement and business entity have an important meaning, role and strategic position in supporting national economic resilience as an effort to realize people's welfare in line with the ideals and mandate of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the cooperative development facility is a mandatory affair of the Regional Government so that it needs to be organized in a comprehensive, optimal and sustainable manner so that it is able to increase the position, role and potential of cooperatives in realizing economic growth, increasing people's income, creating jobs, and alleviating poverty in West Muna Regency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c69b28f8-1c48-4f08-aec7-8118a699e281","actionData","errors"]