[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c66d4875-52c9-4274-a708-97c3663a7abd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan,Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Pembentukan,Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan,Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan\r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk menghadapi perkembangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pengembangan kawasan pedesaan, dipandang perlu membuat pengaturan tersendiri mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat . \n 1. \tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n3.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n4.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang \r\n5.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan \r\n \n PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 41 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bantaeng. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat jumlah penduduk minimal 1.400 jiwa atau 300 kepala keluarga, luas wilayah yang terjangkau, jaringan perhubungan, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Proses pembentukan desa dimulai dari prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh BPD dan Kepala Desa, usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Kecamatan, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dapat digabung atau dihapus setelah dimusyawarahkan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Perubahan status desa menjadi kelurahan juga diatur, dengan syarat persetujuan minimal 2/3 penduduk yang memiliki hak pilih, jumlah penduduk minimal 2.000 jiwa atau 400 KK, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan peningkatan volume pelayanan. Lurah dan perangkat kelurahan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Kekayaan dan sumber pendapatan desa yang berubah status menjadi kelurahan menjadi kekayaan daerah yang dikelola oleh kelurahan.

Pembiayaan untuk pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 6 OF 2007
ON
ESTABLISHMENT, DELETION, MERGER OF VILLAGES
AND CHANGES IN VILLAGE STATUS TO SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to face developments in the implementation of Regional Autonomy
and improving services to the community and accelerating development
rural areas, it is deemed necessary to make separate arrangements regarding
establishment, abolition, merger of villages and changes in village status
into sub-districts by taking into account the aspirations that develop in the community;
that to fulfill the intention in letter a above, it is necessary to stipulate
in Regional Regulation.

Bearing in Mind :

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions
Level II in Sulawesi (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c66d4875-52c9-4274-a708-97c3663a7abd","actionData","errors"]