[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c669ffe5-e98b-4866-9b4f-0e95be80095f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Perindustrian dan Tanda Daftar Gudang (TDG)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-04-10","effective_date","2014-08-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kediri","place_of_enactment","Pamenang","theme","Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Perindustrian dan Tanda Daftar Gudang (TDG)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Perindustrian dan Tanda Daftar Gudang (TDG)
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna\r\n\r\nmendorong peningkatan investasi dan menjamin perkembangan kepastian berusaha bagi dunia usaha perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan penyelenggaraan izin usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan, izin industri dan pendaftaran gudang;\r\nb. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor\r\n\r\n36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M• DAG/PER/ 12/2011, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor\r\n37 /M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran\r\n\r\nPerusahaan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor\r\n41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar lndustri, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M• DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, perlu mengatur Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG);\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Industri, Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar\r\nPerusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG);\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);\r\n6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);\r\n9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);\r\n10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);\r\n11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanarnan Modal;\r\n17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;\r\n18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;\r\n19. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;\r\n20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M• DAG/PER/ 12/2011;\r\n21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;\r\n22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M- DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;\r\n23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;\r\n24. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D);\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 47);\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68);\r\n \n Kepala Daerah berwenang menerbitkan SIUP, TOP, Izin Industri dan TOG.\r\nKepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP, TOP, Izin Industri dan TOG kepada Pejabat yang ditunjuk.\r\nSetiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Industri, Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri, dan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kabupaten Kediri. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong peningkatan investasi, dan menjamin kepastian berusaha. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait penerbitan izin usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan, izin industri, dan pendaftaran gudang.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewenangan penerbitan SIUP, TDP, Izin Industri, dan TDG berada pada Kepala Daerah, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
Penggolongan SIUP berdasarkan kekayaan bersih perusahaan perdagangan (SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar).
Kewajiban memiliki SIUP bagi perusahaan perdagangan, dengan pengecualian tertentu.
Larangan penggunaan SIUP untuk kegiatan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan.
Masa berlaku SIUP selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
Kewajiban pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan bagi berbagai bentuk usaha.
Pengecualian kewajiban pendaftaran perusahaan bagi perusahaan kecil perorangan.
Masa berlaku TDP selama 5 tahun, dengan kewajiban pembaharuan.
Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri (IUI) bagi setiap pendirian Perusahaan Industri, kecuali Industri Kecil yang wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI).
Kewajiban memiliki Izin Perluasan bagi perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
Klasifikasi gudang berdasarkan luas gudang (Gudang kecil, menengah, dan besar).
Kewajiban memiliki TDG bagi setiap perusahaan dan/atau perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang.
Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerbitan SIUP, TDP, Izin Industri, dan TDG oleh Dinas.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pelaporan, penyidikan, dan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

","transitional_provisions","1. Bagi Perusahaan yang telah memiliki SIUP, TDP, Izin Industri dan TDG sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, SIUP, TDP, Izin Industri dan TDG-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.\n2. Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan SIUP, TDP dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.\n2. Tidak mengindahkan peringatan tertulis atau melanggar ketentuan penggunaan SIUP dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.\n3. Melanggar ketentuan penggunaan SIUP dan setelah pemberhentian sementara tetap melanggar dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.\n4. Perusahaan yang melanggar ketentuan wajib daftar perusahaan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.\n5. Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IUI/Izin Perluasan/TDI, atau pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI.\n6. Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan TDG dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n7. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 atau Pasal 39 yang merugikan Negara atau orang lain dapat dipidana penjara atau denda, dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEDIRI REGENCY GOVERNMENT
KEDIRI REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2013
ON
TRADING BUSINESS LICENSE (SIUP), COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE (TDP), INDUSTRIAL LICENSE AND WAREHOUSE REGISTRATION CERTIFICATE (TDG)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEDIRI,

Considering :

that in order to create a conducive business climate to encourage increased investment and ensure the development of business certainty for the business world, it is necessary to make changes to the provisions for organizing trading business licenses, company registration, industrial licenses and warehouse registration;
that based on Regulation of the Minister of Trade Number 36/M-DAG/PER/9/2007 on the Issuance of Trading Business Licenses as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Trade Number 39/M-DAG/PER/12/2011, Regulation of the Minister of Trade Number 37/M-DAG/PER/9/2007 on the Implementation of Company

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c669ffe5-e98b-4866-9b4f-0e95be80095f","actionData","errors"]