Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat desa, melalui penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa. Kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, disertai dengan pembiayaan dari APBD. Tugas Pembantuan kepada Desa wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Desa berhak menolak Tugas Pembantuan jika tidak disertai dukungan yang memadai.

Jenis urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa meliputi berbagai bidang, antara lain:

1. Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
3. Kehutanan dan Perkebunan
4. Perindustrian dan Perdagangan
5. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Penanaman Modal
7. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Kesehatan
9. Pendidikan dan Kebudayaan
10. Sosial
11. Penataan Ruang
12. Pemukiman/Perumahan
13. Pekerjaan Umum
14. Perhubungan
15. Lingkungan Hidup
16. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
17. Otonomi Desa
18. Perimbangan Keuangan
19. Tugas Pembantuan
20. Pariwisata
21. Pertanahan
22. Kependudukan dan Catatan Sipil
23. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum
24. Perencanaan
25. Penerangan/Informasi dan Komunikasi
26. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
28. Pemuda dan Olahraga
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa
30. Statistik
31. Arsip dan Perpustakaan

Rincian jenis urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan – peraturan urusan pemerintahan yang telah ada di desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(-)