[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c65c3e4a-2ad0-4862-af14-28b37088e753","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-08-31","effective_date","2015-12-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 8E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah\r\nNomor 42 Tahun 2O13 tentang Syarat dan Tata Cara\r\nPemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana\r\nBantuan Hukum maka perlu dilakukan penyesuaian\r\nterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung\r\nNomor 25 Tahun 2Ol2 tent\"ang Bantuan Hukum\r\nUntuk Masyarakat Miskin;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nNomor 25 Tahun 2Ol2 tentattg Bantuan Hukum\r\nUntuk Masyarakat Miskin; \n l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan\r\nIembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab\r\nUndang-Undang Hukum Acara Pidana (kmbaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan l.embaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3209);\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang\r\nAdvokat (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2003 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4288);\r\n5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2OO9 tentang\r\nKekuasaan Kehakiman (L,embaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2OO9 Nomor 157, Tambahan\r\nkmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 523al.;\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang\r\nBantuan Hukum (Iembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan\r\nlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan\r\nlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimapa telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan\r\nlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang\r\nSyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan\r\nPenyaluran Dana Bantuan Hukum (Iembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a2ll;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9\r\nTahun 2OI2 tentang Bantuan Hukum Untuk\r\nMasyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa\r\nTimur Tahun 2OL2 Nomor 5 Seri D, Tambahan\r\nlembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor l7l,\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (kmbaran\r\nDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol5 Nomor 3\r\nSeri D, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa\r\nTimur Nomor 17);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25\r\nTahun 2OL2 tentang Bantuan Hukum Untuk\r\nMasyarakat Miskin (Lembaran Daeratr Kabupaten\r\nT\\rlungagung Tahun 2Ol3 Nomor 1 Seri E); \n merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Thlungagung Nomor\r\n25 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2015 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, penambahan pasal terkait pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi, perubahan hak penerima bantuan hukum, penambahan pasal mengenai pengunduran diri pemberi bantuan hukum, perubahan persyaratan permohonan bantuan hukum, penambahan pasal mengenai bantuan dana, serta penghapusan beberapa pasal terkait mekanisme verifikasi dan akreditasi. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dengan tujuan mewujudkan prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Tulungagung.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi Administrasi berupa:\n a. teguran tertulis;\n b. membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;\n c. menghentikan pemberian dana bantuan hukum; dan/atau\n d. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 15 OF 2015
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 25 OF 2012
CONCERNING LEGAL AID FOR IMPORVERISHED COMMUNITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 42 of 2013 concerning the Requirements and Procedures for Providing Legal Aid and Distributing Legal Aid Funds, it is necessary to make adjustments to Tulungagung Regency Regional Regulation Number 25 of 2012 concerning Legal Aid for Impoverished Community;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 25 of 2012 concerning Legal Aid for Impoverished Community;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c65c3e4a-2ad0-4862-af14-28b37088e753","actionData","errors"]