[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c64ef62b-43c9-4492-a773-c37b462286b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATER,A UTARA\r\nNOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","2018-08-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATER,A UTARA\r\nNOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/ No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATER,A UTARA\r\nNOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4656 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dan Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.\r\n \n Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. \n Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 \n 21 Hlmn. Lampiran 80 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Perubahan tersebut mencakup perubahan pada definisi beberapa istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah, Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu, Pelayanan Kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, dilakukan perubahan, penghapusan, dan penambahan pada pasal-pasal yang mengatur jenis retribusi, objek retribusi, subjek retribusi, prinsip dan sasaran retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta pelaksanaan dan pengelolaan retribusi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Di samping itu, dilakukan perubahan pada lampiran-lampiran yang berisi rincian tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jasa usaha, jasa, perizinan dan retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat dipungut selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Prov. Sumatera Utara No. 6 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI DAERAHPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATER,A UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72257/perda-prov-sumatera-utara-no-6-tahun-2013","a8cf7e66-bf50-4e6c-abd5-243d7e800c65","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE

NUMBER 7 OF 2018

ABOUT

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2013 CONCERNING REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that to follow up the Decree of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 188.34-4656 of 2016 concerning the Formation of Several Provisions in the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 6 of 2013 concerning Regional Retribution;
that in order to adjust to the development of service needs to the community, the regulation as referred to in letter a, needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of North Sumatra Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c64ef62b-43c9-4492-a773-c37b462286b1","actionData","errors"]