[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6479ad7-bddc-4207-bc27-f89f7bd7425d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Legalisasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi","place_of_enactment","Teluk Kuantan","theme","Legalisasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEGALISASI DAERAH
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Legalisasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan daerah, perangkat daerah memberikan pelayanan sesuai aturan, sistem dan mekanisme tertentu untuk menentukan keabsahan kegiatan pelayanannya dengan menerbitkan surat-surat baik yang bersifat komersil maupun non komersil. perlu peran serta berbagai pihak yang memerlukannya melalui pembebanan biaya Legalisasi, maka, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Legalisasi Daerah.\r\n\r\n \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; TambahanLembaran Negara Nomor 3902); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53; tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembegian Urusan Pemerintah antara Pemerinta, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa‘o‘Pemerintah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.\r\n\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang legalisasi daerah. Maksud adalah untuk mengatur dan menertibkan pelayanan keabsahan penerbitan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya agar sesuai dengan aturan, sistem dan mekanisme tertentu. Tujuan adalah meningkatkan kemampuan, mutu, pengaturan, bimbingan, dan pengawasan pelayanan dalam penerbigan surat-surat, rekomendasi dan dokumen lainnya.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Legalisasi Daerah dibentuk dengan maksud untuk mengatur dan menertibkan pelayanan keabsahan penerbitan surat-surat, rekomendasi, dan dokumen lainnya agar sesuai dengan aturan, sistem, dan mekanisme yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, mutu, pengaturan, bimbingan, dan pengawasan pelayanan dalam penerbitan dokumen-dokumen tersebut.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan administrasi berupa penerbitan surat-surat, rekomendasi, dan dokumen lainnya, baik komersil maupun non komersil, akan dipungut biaya pengganti jasa pelayanan. Biaya ini dikecualikan untuk surat keputusan dan petikannya, surat menyurat atau bantuan yang diberikan kepada orang atau badan untuk kepentingan langsung Pemerintah Daerah, surat perintah kerja yang diberikan kepada SKPD atau instansi lainnya, dan surat-surat yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Bupati memiliki hak untuk memberikan pengurangan atau pembebasan biaya legalisasi daerah dalam kondisi ketidakmampuan atau untuk kepentingan sosial, serta dapat membebaskan pungutan untuk keperluan umum atau memberikan surat-surat kepada penerbit media cetak dan elektronik secara cuma-cuma.

Retribusi Legalisasi Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, dengan tarif yang didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan jasa pelayanan. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian administrasi, seperti pengumpulan data, pengecekan, penggantian kertas, biaya cetak, blanko, tinta, pengetikan, dan penggandaan. Struktur tarif bervariasi berdasarkan jenis jasa administrasi yang diberikan, mencakup surat-surat yang bersifat umum dan khusus, rekomendasi, pengesahan gambar bangunan, legalisir, serta pelayanan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) hasil hutan hak.

","transitional_provisions","sanctions","Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan atau pembatalan pelayanan administrasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
NUMBER: 11 YEAR 2009
CONCERNING
REGIONAL LEGALIZATION

GOVERNMENT OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2009
CONCERNING
REGIONAL LEGALIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUANTAN SINGINGI,

Considering:

that in the implementation of regional authority, the regional apparatus
provides services according to certain rules, systems and mechanisms
to determine the validity of its service activities by issuing
letters, both commercial and non-commercial;
that in the context of providing services as referred to in letter a
above, the participation of various parties who need it through
imposition of Legalisasi costs is necessary;
that based on the considerations in letters a and b above, a
Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency is formed regarding Regional Legalization.

In view of:

Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6479ad7-bddc-4207-bc27-f89f7bd7425d","actionData","errors"]