[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6469571-7340-4d63-9b5f-6df91fb0f720","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013","number","31/PERMEN-KP/2013","year","2013","published_date","2013-12-13","effective_date","2013-12-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2013
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 31/PERMEN-KP/2013, BN.2013 No. 1501, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan\r\npemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi,\r\nkorupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada\r\npegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan\r\npengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau\r\ntindak pidana di lingkungan Kementerian Kelautan dan\r\nPerikanan;\r\nb. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di\r\nlingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan\r\ndan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan\r\npenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas\r\ndari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan\r\npenanganan terhadap pengaduan yang ada dan\r\ndiberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau\r\nmasyarakat yang menyampaikan pengaduan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan\r\ntentang Pedoman Penanganan Pengaduan\r\nWhistleblower dan Pengaduan Masyarakat di\r\nLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun\r\n1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3890);\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas\r\ndari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang\r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);\r\n4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPerlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);\r\n5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang\r\nKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang\r\nTata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam\r\nPenyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang\r\nTata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan\r\nPemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan\r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3995);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang\r\nPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri\r\nSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4450);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang\r\nDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia NomoR 5135);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang\r\nPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013\r\nNomor 125);\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang\r\nKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara\r\nserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I\r\nKementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56\r\nTahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2013 Nomor 126);\r\n12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor\r\nPER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nKementerian Kelautan dan Perikanan;\r\n14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor\r\nPER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan di Lingkungan Kementerian\r\nKelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 1);\r\n \n Mengatur tentang Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Penghargaan dan Pemberian Sanksi, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penanganan pengaduan whistleblower dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta untuk mendorong peran serta pegawai dan masyarakat dalam upaya tersebut. Tujuannya adalah memberikan akses kepada pegawai dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan kementerian, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang menyampaikan pengaduan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pengaduan:** Pegawai dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, hambatan pelayanan, dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Kementerian. Setiap pegawai yang mengetahui dugaan pelanggaran wajib menyampaikan pengaduan.\n2. **Tata Cara Pengaduan:** Pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai saluran seperti website, kotak pengaduan, SMS, surat elektronik, dan telepon. Pengaduan harus memuat substansi, pihak yang terlibat, waktu, tempat, dan kronologis kejadian, serta dilengkapi bukti pendukung.\n3. **Tim Penanganan Pengaduan:** Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Sekretariat pada Inspektorat Jenderal. Direktur Jenderal dan Kepala Badan membentuk Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I. Tugas tim meliputi menerima pengaduan, mengumpulkan informasi, menilai ancaman, melakukan telaahan, dan menyiapkan laporan.\n4. **Penelaahan dan Pemeriksaan:** Tim Penanganan Pengaduan menelaah materi pengaduan dalam jangka waktu tertentu. Hasil telaahan disampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat berupa penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, hambatan pelayanan, atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.\n5. **Rekomendasi dan Tindak Lanjut:** Inspektur Jenderal memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, memerintahkan pengembalian uang negara, atau menyampaikan hasil pemeriksaan kepada instansi yang berwenang jika terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.\n6. **Perlindungan Pengadu:** Menteri wajib memberikan perlindungan kepada whistleblower yang pengaduannya memenuhi ketentuan. Perlindungan meliputi menjaga kerahasiaan identitas, memberikan rasa aman, bantuan hukum, meminta perlindungan kepada instansi berwenang, dan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian.\n7. **Penghargaan dan Sanksi:** Menteri dapat memberikan penghargaan kepada pengadu jika pengaduan terbukti. Pegawai yang diadukan yang beritikad baik dapat diberikan keringanan hukuman. Pegawai yang menyampaikan pengaduan palsu dijatuhi hukuman disiplin.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tim yang melaksanakan penanganan Pengaduan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Penanganan Pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31/PERMEN-KP/2013
ON
GUIDELINES FOR HANDLING WHISTLEBLOWER COMPLAINTS AND PUBLIC
COMPLAINTS WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the implementation of
a clean government and free from collusion,
corruption, and nepotism, it is necessary to provide access to
employees and/or the public to submit
complaints regarding the occurrence of violations and/or
criminal acts within the Ministry of Marine Affairs and
Fisheries;
that to encourage the participation of employees in
the Ministry of Marine Affairs and Fisheries
and/or the public in an effort to realize
the implementation of a clean government and free
from collusion, corruption, and nepotism,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6469571-7340-4d63-9b5f-6df91fb0f720","actionData","errors"]