[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c639f7e3-5e0e-4a7a-8b4a-25a87c862a65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi Di Kabupaten Bone","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-06-25","effective_date","2009-06-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","Sistem Irigasi Di Kabupaten Bone","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IRIGASI
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Irigasi Di Kabupaten Bone
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Bone melalui upaya peningkatan produktivitas pertanian secara berkesinambungan menunjang ketahanan pangan Nasional, antara lain diperlukan dukungan irigasi; untuk mengoptimalkan dukungan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis diperlukan sistem irigasi. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan \r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air \r\n16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone \r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025 \r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten \r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone \r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone \r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2008-2013 \r\n \n SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN BONE \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2009. \n 34 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Kabupaten yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini mengatur tentang sistem irigasi di Kabupaten Bone. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat petani melalui peningkatan produktivitas pertanian yang didukung oleh sistem irigasi yang optimal. Pengelolaan irigasi didasarkan pada asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n1. Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI) yang meliputi SKPD terkait, komisi irigasi, dan P3A.\n2. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk penetapan kebijakan, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, serta pemberian rekomendasi teknis.\n3. Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.\n4. Pengelolaan air irigasi yang mencakup pengakuan hak ulayat, hak guna air dan alokasi air, penyediaan air irigasi dan rencana tata tanam, pengaturan air irigasi, drainase, serta penggunaan air untuk irigasi langsung dari sumber air.\n5. Pengembangan jaringan irigasi yang meliputi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.\n6. Pengelolaan aset irigasi yang mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.\n7. Alih fungsi lahan beririgasi yang diupayakan pengendaliannya untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi.\n8. Koordinasi pengelolaan sistem irigasi melalui Komisi Irigasi Kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.\n9. Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan masyarakat.\n10. Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, P3A, badan usaha, dan badan sosial.","transitional_provisions","1. Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan tindak lanjut pengaturan atas Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.\n2. Setiap pemilik bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada dan belum memiliki izin sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib:\na. mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kabupaten, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;\nb. membongkar dengan sukarela bangunan miliknya dimaksud, paling lama 6 (enam) bulan sejak Pemerintah Kabupaten secara resmi menolak atau tidak memenuhi permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a.\n3. Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembongkaran secara paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang tidak memiliki izin.\n4. Paling lama 6 (enam) bulan setiap kegiatan pemanfaatan air irigasi yang telah ada dan bertentangan dengan fungsi pemanfaatan air irigasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang, badan usaha atau badan sosial yang melanggar ketentuan atas kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha dan/atau badan sosial, maka pidana dikenakan pada badan usaha dan/atau badan sosial yang bersangkutan dalam bentuk pidana denda maksimal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Bone No. 5 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN BONE","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280534/perda-kab-bone-no-5-tahun-2023","c54f984f-a0a3-4c9a-8d5d-df06ccfc806b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
R
E
G
A
R
D
I
N
G

IRRIGATION SYSTEM IN BONE REGENCY

COMPILED BY
LEGAL DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

Article 79

Sufficiently clear

Article 65

Sufficiently clear
Sufficiently clear
Sufficiently clear
What is meant by “other than farmers\" are users of the irrigation network other than farmers who obtain individual water use rights.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c639f7e3-5e0e-4a7a-8b4a-25a87c862a65","actionData","errors"]