[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c639615c-60f0-4596-a409-9880f86b8097","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda)","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-04-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perusahaan - Perubahan Bentuk Hukum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024/NOMOR 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda)
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian daerah khususnya untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibentuk badan usaha milik daerah Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang fokus pada kegiatan usaha penjaminan kredit daerah; bahwa pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; bahwa untuk mengembangkan daya jangkau perusahaan dalam mendorong penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan, dilakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah melalui peningkatan modal dasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda); \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dan saham, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 dicabut. \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102).\n2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Jamkrida Jabar) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Jamkrida Jabar (Perseroda). Latar belakang perubahan ini adalah untuk mendukung kemajuan perekonomian daerah, khususnya penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar (Perseroda) adalah untuk menyelenggarakan usaha penjaminan di Jawa Barat, menggerakkan perekonomian daerah terutama sektor koperasi dan UMKM, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kegiatan usahanya meliputi bidang jasa penjaminan kredit daerah. Modal dasar PT Jamkrida Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1.041.120.000.000,00, dengan minimal 25% harus ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham.

Pemegang saham terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi (lebih dari 51%) dan pemegang saham lainnya (kurang dari 49%), diutamakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran Perseroan. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran secara berkala kepada Gubernur.

","transitional_provisions","1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT Jamkrida Jabar dicatat sebagai setoran modal pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda).\n2. Segala hak dan kewajiban, kerja sama/perikatan, serta Organ Perseroan PT Jamkrida Jabar beralih pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda).\n3. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PT. Jamkrida Jabar dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda).\n4. Selama proses perubahan nama Perseroan PT Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda), PT Jamkrida Jabar tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti biasanya.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212879/perda-prov-jawa-barat-no-9-tahun-2011","6b68e21a-fea9-4689-9aba-86388f20baae",{"_94":100,"_96":101},"Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA
REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO THE LEGAL FORM OF THE REGIONAL CREDIT GUARANTEE COMPANY
OF WEST JAVA TO BECOME A LIMITED LIABILITY COMPANY FOR REGIONAL
CREDIT GUARANTEE OF WEST JAVA (PERSERODA)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that in an effort to support the economic progress of the
region, especially to strengthen capital for
cooperatives and micro, small, and medium enterprises, a
regional-owned enterprise, the West Java Regional Credit
Guarantee Company, has been established, focusing on business activities
of regional credit guarantees;
that the establishment of the West Java Regional Credit Guarantee Company
established by Regional Regulation
of West Java Province Number 9 of 2011 concerning the
West Java Regional Credit Guarantee Company, it is necessary
to adjust the legal form of the company to become a
Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c639615c-60f0-4596-a409-9880f86b8097","actionData","errors"]