[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c608764d-6e77-4095-bf9b-45338977a5cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Lingkungan Kementerian Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-02-01","effective_date","2024-02-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Lingkungan Kementerian Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

WHISTLEBLOWING -gratifikasi
2024
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 1, BN.2024 (109)/11 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk memberikan pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penanganan\r\npelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system sebagai upaya penegakan\r\nkode etik dan disiplin pegawai serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi\r\ndi lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali penanganan pelaporan\r\ndugaan pelanggaran melalui whistleblowing system di lingkungan Kementerian\r\nPerdagangan; \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999;UU No 13 Tahun 2006, UU No 36 Tahun 2008, UU No 20 Tahun 2022, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No 11 Tahun 2022, Permendag No 03/M-DAG/PER/3/2011dan Permendag No 29 Tahun 2022.\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan whistleblowing system, kerahasiaan identitas pelapor dan saksi serta materi aduan pelindungan pelapor dan saksi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024. \n Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41jM-DAGjPERj8j2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1091).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pegawai dalam penanganan pelaporan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran, menyediakan ruang bagi pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran, meningkatkan sistem pengendalian internal, dan memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Inspektur Jenderal bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui WBS, dibantu oleh pengelola WBS yang ditetapkan oleh Menteri. Proses penanganan meliputi penerimaan laporan pengaduan, pelaksanaan verifikasi, pemeriksaan dan investigasi, serta pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Setiap pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui aplikasi WBS, surat, surat elektronik, atau tatap muka. Laporan harus memuat informasi mengenai pelaku, bentuk, tempat, waktu, dan kronologi pelanggaran, serta dilengkapi dengan bukti pendukung.

\n\n

Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi laporan pengaduan. Jika memenuhi syarat, laporan ditetapkan sebagai Pengaduan Berkadar Pengawasan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai atau dugaan tindak pidana korupsi. Tindak lanjut pemeriksaan atau investigasi dilakukan oleh pejabat atau tim yang ditunjuk, sesuai dengan kategori pelanggaran dan jabatan terlapor. Hasil investigasi dilaporkan kepada Menteri dan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum jika terkait tindak pidana korupsi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kerahasiaan identitas pelapor dan saksi serta materi aduan, serta memberikan perlindungan kepada mereka sejak diterimanya laporan pengaduan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pegawai yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan dikenai hukuman disiplin.\n2. Pegawai yang terbukti membuat Laporan Pengaduan palsu dan/atau membuat Laporan Pengaduan yang bersifat fitnah, dikenai hukuman disiplin.\n3. Pegawai yang terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi proses investigasi, dikenai hukuman disiplin.","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)","link","",{"_95":100,"_97":101,"_36":102},"Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 Tahun 2013","https://peraturan.go.id/id/permendag-no-41-m-dag-per-8-2013-tahun-2013","d40d774b-c6a1-45fd-9b06-41a8df1a894d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
ON
HANDLING REPORTS OF ALLEGED VIOLATIONS
THROUGH WHISTLEBLOWING SYSTEM
WITHIN THE MINISTRY OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to provide guidelines for State Civil Apparatus employees in handling reports of alleged violations through the whistleblowing system as an effort to enforce the code of ethics and employee discipline as well as prevent and eradicate criminal acts of corruption within the Ministry of Trade, it is necessary to re-regulate the handling of reports of alleged violations through the whistleblowing system within the Ministry of Trade;
that Regulation of the Minister of Trade Number 41/M-DAG/PER/8/2013 on the Violation Reporting System (Whistle

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c608764d-6e77-4095-bf9b-45338977a5cb","actionData","errors"]