[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c60186dc-f861-47f1-935e-c8d072833e35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018","number","17","year","2018","published_date","2018-11-05","effective_date","2018-11-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
ABSTRAK:	\n \n bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sangat\r\nberbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan\r\nmengancam kehidupan bangsa dan negara;\r\nbahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat\r\nadiktif di Kalimantan Selatan semakin meningkat dan meluas\r\nsehingga mengancam kehidupan generasi muda dan\r\nmasyarakat;\r\nbahwa dalam rangka melindungi generasi muda dan menjaga\r\nkeamanan dan ketertiban umum di masyarakat, perlu\r\nkebijakan daerah yang menjadi pedoman bagi semua pihak\r\ndalam mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika,\r\npsikotropika, dan zat adiktif;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan\r\nPenyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki\r\nwewenang melakukan fasilitasi terhadap upaya pencegahan\r\npenyalahgunaan Narkotika;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan\r\nPenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, yang berisi :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAntisipasi Dini;\r\n3.\tPencegahan;\r\n4.\tPenanganan dan Rehabilitasi;\r\n5.\tKerja Sama;\r\n6.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n7.\tPartisipasi Masyarakat;\r\n8.\tPendanaan;\r\n9.\tPelaporan;\r\n10.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16\r\nTahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza, Psikotropika dan Zat Adiktif\r\nLainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012\r\nNomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor\r\n57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 57)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah bahaya Napza bagi perkembangan sumber daya manusia dan meningkatnya penyalahgunaan di kalangan generasi muda.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Antisipasi Dini: Pemasangan papan pengumuman larangan Napza, kampanye informasi, edukasi kepada keluarga dan pelajar, serta pembangunan pusat informasi dan edukasi.
Pencegahan: Upaya pencegahan primer (mencegah penyalahgunaan), sekunder (mengatasi ketergantungan), dan tersier (mencegah kekambuhan). Melibatkan pembangunan berwawasan anti-Napza, sosialisasi, layanan informasi, koordinasi lintas lembaga, dan fasilitasi rehabilitasi.
Upaya Pencegahan Melalui Berbagai Sektor: Keluarga, satuan pendidikan (integrasi kurikulum, tata tertib, tes urine, tim anti-Napza), lingkungan masyarakat (pelaporan, peningkatan kesadaran), organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah daerah (sosialisasi, pengawasan), media massa, dan ceramah keagamaan.
Penanganan dan Rehabilitasi: Pecandu wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. IPWL harus memenuhi persyaratan sumber daya manusia dan sarana.
Kerja Sama: Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga (perseorangan, badan usaha, organisasi kemasyarakatan), dan lembaga di luar negeri.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan, termasuk memberikan informasi, saran, dan melaporkan penyalahgunaan Napza.
Pendanaan: Bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
Pelaporan: Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza menyampaikan laporan kepada Gubernur.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam mencegah meluasnya penyalahgunaan Napza di Kalimantan Selatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39817/perda-prov-kalimantan-selatan-no-16-tahun-201","3eec873c-9ec7-430b-8a5a-fbf54143214a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
NUMBER 17 OF 2018
ON
FACILITATION OF PREVENTION OF MISUSE
OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS, AND ADDICTIVE SUBSTANCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c60186dc-f861-47f1-935e-c8d072833e35","actionData","errors"]