Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 27/DPD RI/III/2025-2026

Keputusan ini menetapkan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Latar belakang pengawasan ini didasarkan pada fungsi pengawasan DPD RI untuk memastikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana, baik alam maupun nonalam, serta merespons kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana.

Secara substansial, hasil pengawasan ini menyoroti berbagai permasalahan dalam implementasi UU Penanggulangan Bencana, meliputi kelemahan tata kelola kelembagaan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketidakakuratan data kebencanaan, serta belum optimalnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. DPD RI menemukan bahwa regulasi saat ini masih bersifat normatif umum dan belum mengatur secara eksplisit fase transisi antara tanggap darurat dan pascabencana, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam pemulihan masyarakat di daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Keputusan ini juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi data kebencanaan nasional, serta perlunya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif menjadi preventif. DPD RI merekomendasikan revisi terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 untuk memperkuat norma operasional, kepastian pendanaan, dan standar kompetensi kelembagaan guna menjamin pelindungan hak masyarakat secara berkelanjutan.