[{"_1":2,"_103":-5,"_104":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c60046be-1707-43b1-bf24-e1114e8deeaa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_99":100,"_101":102},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":-5,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98},"title","Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 27/DPD RI/III/2025-2026 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 27/DPD RI/III/2025-2026","number","27/DPD RI/III/2025-2026","year","2026","published_date","2026-02-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","04447578-70a3-41cf-bdd8-670b3d9d54e0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Dewan Perwakilan Daerah","short_name","Keputusan DPD","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan ini menetapkan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Latar belakang pengawasan ini didasarkan pada fungsi pengawasan DPD RI untuk memastikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana, baik alam maupun nonalam, serta merespons kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana.

Secara substansial, hasil pengawasan ini menyoroti berbagai permasalahan dalam implementasi UU Penanggulangan Bencana, meliputi kelemahan tata kelola kelembagaan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketidakakuratan data kebencanaan, serta belum optimalnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. DPD RI menemukan bahwa regulasi saat ini masih bersifat normatif umum dan belum mengatur secara eksplisit fase transisi antara tanggap darurat dan pascabencana, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam pemulihan masyarakat di daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Keputusan ini juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi data kebencanaan nasional, serta perlunya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif menjadi preventif. DPD RI merekomendasikan revisi terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 untuk memperkuat norma operasional, kepastian pendanaan, dan standar kompetensi kelembagaan guna menjamin pelindungan hak masyarakat secara berkelanjutan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Ketentuan pidana dalam UU Penanggulangan Bencana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara mulai dari 6 tahun hingga seumur hidup dan/atau denda kategori V hingga VII.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

DECISION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27/DPD RI/III/2025-2026
ON
THE RESULTS OF THE OVERSIGHT BY THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 24 OF 2007
CONCERNING DISASTER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that in the context of exercising the oversight function as referred to in Article 22D paragraph (3) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c60046be-1707-43b1-bf24-e1114e8deeaa","actionData","errors"]