[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5f3c3d4-2310-4a12-bc3d-31cf71e3e61e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang","short_title","Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","947d2b73-aa8e-4a55-913b-e4aed70ebac3","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Mahkamah Konstitusi","short_name","Peraturan MK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Mahkamah Konstitusi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

mahkamah konstitusi - hukum acara - perkara pengujian undang-undang
2021
Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 2, www.mkri.id: 43 hlm.
Peraturan Mahkamah Konstitusi TENTANG Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan praktik beracara dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang di MK maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan MK No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan menerbitkan Peraturan MK yang baru. \n Dasar hukum dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang diantaranya adalah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi. \n Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dibentuk untuk menyempurnakan Peraturan MK No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara dalam perkara pengujian undang-undang meliputi objek permohonan & para pihak; tahapan penanganan perkara; permohonan pemohon, keterangan pemberi keterangan, dan keterangan pihak terkait; persidangan; putusan mahkamah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021. \n Pada saat Peraturan MK ini mulai berlaku, Peraturan MK No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 43 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 diterbitkan untuk menyempurnakan tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perkembangan praktik beracara dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan ini mengatur objek permohonan yang meliputi undang-undang dan Perppu, serta para pihak yang terlibat dalam perkara, yaitu Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait. Pemohon dapat berupa perorangan, kelompok, badan hukum, atau lembaga negara yang merasa dirugikan secara konstitusional. Proses penanganan perkara meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan, persidangan, hingga pengucapan putusan. Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan, baik secara daring maupun luring, serta kewajiban para pihak untuk memenuhi panggilan sidang.","transitional_provisions","1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pcngujian Undang-Undang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGISTRY AND SECRETARIAT GENERAL
CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 2 OF 2021
ON
THE RULES OF PROCEDURE IN JUDICIAL REVIEW OF LAWS
CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\nTABLE OF CONTENTS\n
Bab I Ketentuan Umum\n
Bab II Objek Permohonan dan Para Pihak\n
Bab III Tahapan Penanganan Perkara\n
Bab IV Permohonan Pemohon, Keterangan Pemberi Keterangan, dan Keterangan Pihak Terkait\n
Bab V Persidangan\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5f3c3d4-2310-4a12-bc3d-31cf71e3e61e","actionData","errors"]