[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5ebc179-7e27-4adb-9eaf-9c682d260b10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-05-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan\r\nPerekonomian Masyarakat Perdesaan, membuka\r\nlapangan kerja, meningkatkan tarap hidup masyarakat,\r\nupaya dalam rangka pengentasan kemiskinan maka\r\ndipandang perlu untuk mendorong Pembentukan Badan\r\nUsaha Milik Desa. \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN, TUJUAN, DAN PRINSIP;\r\nBAB III\r\nKEPENGURUSAN BUMDes;\r\nBAB IV\r\nTUGAS DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB V\r\nPERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes);\r\nBAB VI\r\nBAGI HASIL USAHA;\r\nBAB VII\r\nKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA;\r\nBAB VIII\r\nMEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;\r\nBAB IX\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kapuas. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

Tujuan Pembentukan BUMDes:

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
Menghindarkan masyarakat dari rentenir.
Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola bantuan modal.
Memelihara adat gotong royong dan gemar menabung.
Mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Mendorong perkembangan usaha sektor informal.
Meningkatkan kreativitas berwirausaha.
Memberdayakan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan perekonomian desa.
Mendukung investasi lokal dan meningkatkan perekonomian perdesaan.

Ketentuan Substansial:

Pendirian BUMDes: Berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat melalui musyawarah desa, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, sumber daya desa, bantuan modal, dan unit kegiatan usaha yang ada.
Bentuk Hukum BUMDes: Harus berbadan hukum, berupa Perusahaan Desa (PERUSDES).
Kepengurusan BUMDes: Terdiri dari Komisaris (Kepala Desa), Direksi (Pelaksana Operasional), dan Kepala Unit Usaha.
Permodalan BUMDes: Berasal dari kekayaan desa, bantuan pemerintah, penyertaan modal pihak ketiga, dan pinjaman.
Bagi Hasil Usaha: Diatur pembagiannya untuk penyertaan modal usaha, kas desa, dana pendidikan pengurus, honorarium direksi, kepala unit usaha, dan komisaris.
Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Diatur mekanismenya, termasuk persetujuan musyawarah desa jika memerlukan jaminan harta benda.
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban: Harus transparan dan akuntabel, dengan pelaporan yang memuat informasi tentang usaha, hambatan, dan kerjasama.
Pembinaan dan Pengawasan: Dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bupati, Kepala Desa, BPD, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 1 OF 2013
on
GUIDELINES FOR THE FORMATION AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS,

Considering / Whereas:

that in order to foster and develop the economic activities of rural communities, create jobs, improve the standard of living of the community, and make efforts to alleviate poverty, it is deemed necessary to encourage the Establishment of Village-Owned Enterprises;
that based on Article 78 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Guidelines for the Formation and Management of Village-Owned Enterprises.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 27 of 1959 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5ebc179-7e27-4adb-9eaf-9c682d260b10","actionData","errors"]