[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5e1c105-e598-422d-8155-f1b37f29438d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim No. 9 Tahun 2008","number","9","year","2008","published_date","2008-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Izin Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-USAHA-perkebunan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim, maka kepada setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Usaha Perkebunan harus mendapatkan izin, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda Kabupaten Muara Enim. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Kewajiban Memegang Izin\t dan masa berlakunya izin IUP, IUP-B, atau IUP-P yang diperolehnya. Diatur juga mengenai Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan IUP, IUP-B, dan IUP-P\tyang dilakukan oleh Bupati melalui Dinas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2001. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 86).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha perkebunan di Kabupaten Muara Enim. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). IUP diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Terdapat tiga jenis izin, yaitu IUP untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan, IUP-B untuk usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa unit pengolahan, dan IUP-P untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Pemegang izin memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah, merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan, memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan OPT, menerapkan AMDAL atau UKL/UPL, memberdayakan masyarakat setempat, dan melaporkan perkembangan usaha secara berkala. IUP berlaku selama perusahaan perkebunan melaksanakan kegiatan pengelolaan perkebunan sesuai ketentuan. Izin dapat dicabut apabila melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin, melalaikan kewajiban, atau melakukan perubahan jenis usaha tanpa persetujuan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 9 OF 2008
CONCERNING
PLANTATION BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARA ENIM,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to foster, supervise and control the plantation business in Muara Enim Regency, every person or legal entity that carries out Plantation Business activities must obtain a Permit, which is regulated and stipulated by a Regional Regulation of Muara Enim Regency.

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 1821);
Law Number 12 of 1992 concerning the Plant Cultivation System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 46, Supplement to the State Gazette Number 3839);
L

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5e1c105-e598-422d-8155-f1b37f29438d","actionData","errors"]