[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5e17ade-4c65-4338-a01e-af1507664242","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU HITAM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Natuna","place_of_enactment","Ranai","theme","PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU HITAM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU HITAM
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (7,28/2018)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU HITAM
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya mencapai tujuan Otonomi Daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna dan dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, hras wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan peningkatan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan pembentukan Kelurahan Batu Hitam. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Kelurahan Batu Hitam. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20l4; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pembentukan Kelurahan Batu Hitam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018. \n •\tPengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 10 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2018 ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna. Pembentukan Kelurahan Batu Hitam ini juga didasari oleh perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, serta peningkatan beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

\n\n

Peraturan ini membentuk Kelurahan Batu Hitam sebagai penggabungan bagian dari Kelurahan Ranai dan Kelurahan Bandarsyah di Kecamatan Bunguran Timur. Wilayah Kelurahan Batu Hitam memiliki luas 8 km² yang terdiri dari Rukun Warga 03 dan 05 dari Kelurahan Ranai, serta Rukun Warga 11 dan 12 dari Kelurahan Bandarsyah. Jumlah penduduk Kelurahan Batu Hitam adalah 1.117 Kepala Keluarga (KK) atau 3.802 jiwa. Dengan pembentukan Kelurahan Batu Hitam, wilayah Kelurahan Ranai dan Kelurahan Bandarsyah mengalami penyesuaian wilayah administrasi.

\n\n

Pusat pemerintahan Kelurahan Batu Hitam berkedudukan di wilayah Batu Hitam. Untuk memimpin pemerintahan kelurahan, diangkat seorang Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati. Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Segala biaya yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Batu Hitam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NATUNA
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NATUNA REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF BATU HITAM URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NATUNA,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to achieve the objectives of Regional Autonomy, namely community welfare through improved services, empowerment and community participation, as well as with the development and progress of Natuna Regency and with the aspirations that develop in the community, it is deemed necessary to improve the administration of government, the implementation of development and community development in order to guarantee development and progress in the future;
that considering the development of the population, area, economic potential, socio-cultural, socio-political and increased workload and volume of work in the fields of Government, Development and Community Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5e17ade-4c65-4338-a01e-af1507664242","actionData","errors"]