[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5d3d24d-a672-44b7-bf7c-f5aa76041073","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","effective_date","2016-07-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kupang","place_of_enactment","Kupang","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rokok-kawasan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, 25/07/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor: 7 Tahun 2011 \n Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. KTR; III. Larangan dan Kewajiban; IV. Peran Serta Masyarakat; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Penghargaan; VII. Ketentuan Penyidikan; VIII. Ketentuan Pidana; IX. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016. \n 10 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari dampak buruk merokok, meningkatkan kesadaran hidup sehat, melarang produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok di KTR, serta menekan angka perokok pemula.

KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan oleh Walikota. Merokok, promosi, iklan, penjualan, dan pembelian rokok dilarang di KTR, kecuali di tempat umum yang memiliki izin penjualan rokok.

Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang merokok, meniadakan asbak, dan memasang tanda larangan merokok. Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan penyebarluasan informasi dampak rokok. Walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan KTR, yang dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi, bimbingan, pemberdayaan masyarakat, dan penyiapan petunjuk teknis.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KUPANG
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUPANG CITY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
SMOKE-FREE ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KUPANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Security of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Smoke-Free Zones; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 5 of 1996 concerning the Establishment of the Level II Municipality of Kupang (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1996 Number 43, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3633); \n Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5d3d24d-a672-44b7-bf7c-f5aa76041073","actionData","errors"]