[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5cbd490-90d7-434a-8f3a-2231d48b4ca5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Pajak Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - SARANG - BURUNG - WALET
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2012/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n bahwa tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2005;\r\nbahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dimaksud pada huruf a perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 \r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang P e n a gi han P a ja k de n ga n Sur a t Pa ks a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang P e r u b ah an K e du a at a s Undang-\r\nUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang P e na g ih an P aj ak d e ng a n S ur at P a ks a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\nPeraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4). \n Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK, MASA PAJAK, WILAYAH PEMUNGUTAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK, SANKSI ADMINISTRATIF, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PENAGIHAN PAJAK, PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK, TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF, KEBERATAN DAN BANDING, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2012. \n 27 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ciamis. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengingat peraturan daerah sebelumnya sudah tidak sesuai. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Objek Pajak:** Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, termasuk sarang burung kapinis, baik di habitat alami (kawasan hutan negara, kawasan konservasi, gua alam) maupun di luar habitat alami (bangunan dan rumah/gedung).\n- **Subjek dan Wajib Pajak:** Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.\n- **Dasar Pengenaan Pajak:** Nilai Jual Sarang Burung Walet, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum dengan volume sarang burung walet.\n- **Tarif Pajak:** Bervariasi tergantung lokasi pengambilan (habitat alami atau di luar habitat alami) dan jenis burung (walet atau kapinis).\n- **Masa Pajak:** 1 (satu) bulan kalender.\n- **Wilayah Pemungutan:** Tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.\n- **Kewajiban Wajib Pajak:** Membayar pajak yang terutang, mengisi dan menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai penetapan dan pemungutan pajak, sanksi administratif, tata cara pembayaran pajak, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan pidana, penyidikan, dan pengawasan.","transitional_provisions","","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini yang merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER: 8 OF 2012
CONCERNING
SWALLOW'S NEST TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Tax on Management and Exploitation of Swallow's Nest and the Like in Ciamis Regency has been regulated and stipulated by Ciamis Regency Regional Regulation Number 27 of 2001 as amended by Ciamis Regency Regional Regulation Number 23 of 2005;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Ciamis Regency Regional Regulation referred to in letter a needs to be reviewed and readjusted, which is stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950) as amended by Law Number 4

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5cbd490-90d7-434a-8f3a-2231d48b4ca5","actionData","errors"]