[{"_1":2,"_169":-5,"_170":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","cb179c7f21e420f36c4d730d3da240e0-67f8b71593643db9","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=cb179c7f21e420f36c4d730d3da240e0,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_168":164},"regulationId","c5c4cdf3-038d-4345-92aa-15af61dc0639","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_165":-5,"_166":167},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":149,"_154":155,"_156":157,"_158":159,"_160":161,"_162":-5,"_163":164},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-12-21","effective_date","2024-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak daerah dan retribusi daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2023/NOMOR.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan \r\nsalah satu sumber pendapatan daerah dan \r\nperwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka \r\nmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat, \r\nkemandirian daerah dan untuk kesejahteraan rakyat;\r\nbahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah \r\ndilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung \r\nterciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha \r\nserta peningkatan kesejahteraan Masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang \r\nHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintahan Daerah, maka untuk seluruh \r\nperaturan daerah Kota Semarang yang mengatur \r\ntentang pajak daerah dan retribusi daerah harus \r\nditinjau kembali dan diatur dalam 1 (satu) peraturan \r\ndaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah;\r\n \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Sistem Informasi Pajak dan Retribusi, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. \n Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun \r\n2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun \r\n2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun \r\n2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun \r\n2012, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 dicabut. \n 268 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99,105,109,113,117,121,124,126,128,130,132,134,136,138],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","PERDA Kota Semarang No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94987/perda-kota-semarang-no-7-tahun-2018","7824ff94-531e-457a-a287-5d3f7374cba3",{"_100":106,"_102":107,"_44":108},"PERDA Kota Semarang No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94986/perda-kota-semarang-no-6-tahun-2018","731e219e-090c-4b0a-b07c-006eae8458ba",{"_100":110,"_102":111,"_44":112},"PERDA Kota Semarang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94985/perda-kota-semarang-no-5-tahun-2018","8a9230b1-2e89-4c62-beb4-7a2341501056",{"_100":114,"_102":115,"_44":116},"PERDA Kota Semarang No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94983/perda-kota-semarang-no-4-tahun-2018","934c100d-1ea5-40e3-b263-bd6e5fc5a7e7",{"_100":118,"_102":119,"_44":120},"PERDA Kota Semarang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94963/perda-kota-semarang-no-1-tahun-2017","49814e84-021e-4f73-8fe2-f0fa657d047d",{"_100":122,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022","",{"_100":125,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011",{"_100":127,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011",{"_100":129,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011",{"_100":131,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011",{"_100":133,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011",{"_100":135,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011",{"_100":137,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011",{"_100":139,"_102":123},"Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[150],{"_100":151,"_102":152,"_44":153},"Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322467/perda-kota-semarang-no-4-tahun-2025","2e092a45-8852-4b0b-83eb-276c90068e08","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5c4cdf3-038d-4345-92aa-15af61dc0639","notFound","actionData","errors"]