[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5bbca3f-b3e1-47d9-9cea-0304e391a4c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 14 Tahun 2009","number","14","year","2009","published_date","2009-06-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2009/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka untuk tertibnya Pelaksanaan Perizinan Kesehatan Swasta serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan dan untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta perlu diatur ketentuan izin pelayanan kesehatan swasta;bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Daerah perlu memungut perizinan terhadap pelayanan kesehatan swasta;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 / Menkes / Per /XII/1986 Tangal 17 Desember 1986;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572 / Menkes /\r\nPer/VI/1996 tanggal 4 Juni 1996;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514\r\n/Menkes/Per/VI/1994 tanggal 8 Juni 1994;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor\r\n916/Menkes/Per/VIII/1997 tanggal 29 Agustus 1997;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993;Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;obyek Dan Subyek Retribusi;Jenis Perijinan Pelayanan Kesehatan Swasta;Tata Cara Perijinan;Masa Berlaku Izin;golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Besarnya Tarif;Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;Cara Pemungutan Retribusi;Pembinaan Dan Pengawasan;Pembatalan Izin;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan pelaksanaan perizinan kesehatan swasta, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk memberikan legalitas hukum bagi pelaku pelayanan kesehatan swasta dan mengoptimalkan potensi PAD dari sektor retribusi perizinan.

Ketentuan substansial meliputi:

Setiap pelayanan kesehatan swasta yang berdomisili di Kabupaten Balangan wajib memiliki izin praktik pelayanan kesehatan swasta dari Kepala Daerah.
Jenis izin pelayanan kesehatan swasta meliputi izin optikal, izin toko kacamata, izin balai pengobatan, izin rumah bersalin, izin laboratorium, izin toko obat, izin praktik dokter spesialis, izin praktik dokter umum/gigi, izin praktik bidan, dan izin praktik perawat.
Untuk memperoleh izin, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati, dengan melampirkan persyaratan seperti surat permohonan izin, fotokopi KTP, fotokopi ijazah profesi, fotokopi surat penguasaan, rekomendasi dari organisasi profesi, dan persyaratan teknis lainnya.
Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Retribusi izin pelayanan kesehatan swasta digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Besarnya retribusi izin praktik bervariasi, contohnya: Izin Apotek Rp.300.000,-, Izin Optikal/Toko Kaca Mata Rp.150.000,-, Izin Toko Obat Rp.150.000,-, Izin balai Pengobatan Rp.150.000,-, Izin Rumah Bersalin Rp.300.000,-, Izin Laboratosrium Rp.300.000,-, Izin Praktek Dokter Spesialis Rp.300.000,-, Izin Praktek Dokter Umum/Gigi Rp.200.000,-, Izin Praktek Bidan Rp.100.000,-, Izin Praktek Perawat Rp.100.000,-

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal 2, pasal 6 dan pasal 11 ayat 1 dan 2 dikenai kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BALANGAN REGENCY

NUMBER 14

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2009
CONCERNING
PRIVATE HEALTH SERVICE PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to regulate the Implementation of Private Health Licensing and to improve services to the community in the health sector and to maintain order and smooth private health services, it is necessary to regulate the provisions for private health service permits;
that in order to increase Regional Original Income in the field of Regional Retribution, it is necessary to collect licensing fees for private health services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Private Health Service Permit Fees.

In View of:

Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5bbca3f-b3e1-47d9-9cea-0304e391a4c7","actionData","errors"]