[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5a57d07-45b7-4b9d-aed0-6aed3a9c4a63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Batuan , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Saran Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-03-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu","place_of_enactment","Belopa","theme","Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Batuan , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Saran Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Batuan , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Saran Burung Walet
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Batuan , Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Saran Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak daerah\r\nmerupakan salah satu\r\nsumber pendapatan daerah yang sangat penting dan potensial untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu periu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten secara atribusi berwenang untuk memungut pajak atas jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak\r\nSarang Burung Walet. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran-Aegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );\r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);\r\n4. Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 1997 tentang\r\nPenagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 sebagaimana telah dilubah dengan Undang-Undang Nomor' 19 Tahun: 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2000 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);\r\n5. Undang-Undang Nomor\r\n328 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraah Negara jang bersli dan. Bebas darl\r\nKolusi, Korupsi dan Nepotismé *(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);\r\n7. Undang-Undang Nomor\" 17 Tahun 2003 tentanç\r\nPengelolan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan\r\nPeraturan\r\nPerundang-undangar\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 4389);\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentany Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 = sebagaimana: telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomon 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun: 2008 Nomor. 59\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesi\r\nNomor 4437);\r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang. Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan • yang menjadi Kewenangan Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten Luwu;\r\n17. Peraturan Daerah-Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun\r\n2009 tentang Penetapan,» Anggaran • Pendapatan dan . Belanja Daerah Kabupaten Luwu - Tahun\r\nAnggaran 2010. \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : JENIS PAJAK KABUPATEN\r\nBAB III : WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG\r\nBAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK\r\nBAB V : KEBERATAN DAN BANDING\r\nBAB VI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAAN\r\nBAB VII : KADALUWARSA PAJAK\r\nBAB VIII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK\r\nBAB IX : PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN\r\nBAB X : PENYIDIKAN \r\nBAB XI : KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XII : KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XIII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011. \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel;\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 1998, tentang Pajak Reklame;\r\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1998 tenta Pajak Penerangan Jalan;\r\nf. Peraturan Baerah Kabupaten Luwu Nomor 6. Tahun 1998 tenta Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:

\n\n

Pajak Hotel: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Pajak Restoran: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Pajak Penerangan Jalan: Pajak atas penggunaan tenaga listrik.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
Pajak Parkir: Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
Pajak Air Tanah: Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Pajak Sarang Burung Walet: Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

\n\n

Setiap jenis pajak diatur mengenai nama, objek, subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak. Pemungutan pajak dilarang diborongkan dan wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa pajak, dan saat pajak terutang.

\n\n

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

","transitional_provisions","Pajak yang masih terutang berdasarkan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih tetap ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pajak terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Penyelenggara hiburan yang tidak melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n4. Wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n5. Wajib pajak yang menolak diperiksa atau melanggar ketentuan pemeriksaan dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF LUWU REGENCY

REGIONAL REGULATION
NUMBER 3
YEAR 2011

REGENT REGULATION
NUMBER 15
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2011
CONCERNING
HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX,
ADVERTISEMENT TAX, STREET LIGHTING TAX, NON-METALLIC
MINERAL AND ROCK TAX, PARKING TAX, GROUNDWATER
TAX, AND SWALLOW'S NEST TAX

REGENT OF LUWU REGULATION
NUMBER 15 YEAR 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY NUMBER 3
YEAR 2011 CONCERNING HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, TAX
ENTERTAINMENT, ADVERTISEMENT TAX, STREET LIGHTING TAX, TAX
NON-METALLIC MINERALS AND ROCKS, PARKING TAX, WATER
GROUND, AND SWALLOW NEST TAX

PUBLISHED BY :
LEGAL BUREAU
REGIONAL SECRETARIAT OF LUWU REGENCY

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2011
CONCERNING
HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX, TAX
ADVERTISING, STREET LIGHTING TAX, NON-
METALLIC MINERALS AND ROCKS, PARKING TAX, GROUND WATER, AND
SWALLOW

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5a57d07-45b7-4b9d-aed0-6aed3a9c4a63","actionData","errors"]