[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c59e8fb9-01e8-4983-86c7-927b209a8e35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012","number","01","year","2012","published_date","2012-01-26","effective_date","2012-01-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 01, BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 01
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa urusan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kota Bandar Lampung dalam bidang pendidikan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008; \r\nb.bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan pendidikan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dipandang \r\nperlu menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, UU No 28 Tahun 1959, UU Darurat No 4, 5, dan 6 Tahun 1956, UU No 8 Tahun 1974, UU No 43 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2005, UU No 12 Tahun 2011, PP No 27, 28, dan 29 Tahun 1990, PP No 55 dan 56 Tahun 1998, PP No 73 Tahun 1991, PP No 38 Tahun 1992, PP No 39 Tahun 1992, PP No 39 Tahun 2000, PP No 19 Tahun 2005, PP No 55 Tahun 2007, PP No 43 Tahun 2008, PP No 17 dan 66 Tahun 2010, Permendiknas No 22, 23, dan 24 Tahun 2006, Permendiknas No 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 41, 49, dan 50 Tahun 2007, Kepmendiknas No 044/U/2002, PERDA Kota Bandar Lampung No 1 dan 3 Tahun 2008, PERDA Kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2011. \n Tentang Penyelenggaraan Pendidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2012. \n 39 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kewenangan pendidikan yang berdayaguna dan berhasil guna. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, termasuk pengadaan dan pengembangan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana.
Masyarakat, organisasi, atau yayasan pendidikan bertanggung jawab atas pengadaan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta keberlangsungan dan mutu satuan pendidikan yang didirikan.
Pemerintah Daerah atau Badan Hukum Pendidikan dapat mendirikan satuan pendidikan setelah mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan setelah mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional.
Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.
Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama.
Pendidikan bertaraf internasional merupakan jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), 14 ayat (1) dan 41 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi atau pidana.\n2. Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 45 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00.\n3. Penyelenggara Pendidikan Formal/Nonformal yang dinyatakan ditutup tetapi masih beroperasi, dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n4. Penggunaan sertifikat/ijazah kompetensi palsu dapat dipidana.\n5. Satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin, penyelenggaranya dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 01 YEAR 2012
CONCERNING
ORGANIZATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the governmental affairs in the field of education which is the authority of the Bandar Lampung City has been regulated by the Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 1 of 2008;
that for the implementation of the organization of educational authority in a useful and successful manner in order to improve the quality of human resources, it is deemed necessary to stipulate provisions regarding the organization of education in Bandar Lampung City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the organization of Education.

Remembering:

Article 18 paragraph (6), Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c59e8fb9-01e8-4983-86c7-927b209a8e35","actionData","errors"]