[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c58afcf0-3f03-418e-ada3-1c5cac5fac39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-01-22","effective_date","2024-01-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat\r\nserta pelindungan masyarakat merupakan salah satu\r\nkebutuhan dasar masyarakat yang wajib\r\ndiselenggarakan dalam pemerintahan daerah dalam\r\nrangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan\r\nmasyarakat; guna menumbuhkan sikap dan perilaku tertib\r\nbagi setiap masyarakat dan mewujudkan Kabupaten\r\nTulang Bawang Barat maju, sejahtera, dan berdaya saing\r\nserta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku\r\nbagi setiap anggota masyarakat perlu adanya upaya\r\nmeningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan\r\nketenteraman masyarakat serta pelindungan\r\nmasyarakat; untuk memberikan arah, landasan, dan\r\nkepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat\r\ndalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman\r\nmasyarakat, serta pelindungan masyarakat, diperlukan\r\npengaturan di bidang ketertiban umum untuk menjamin\r\nkepastian hukum dan elaborasi pelaksanaannya;\r\n \n Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 16 Tahun 2018. \n Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelindung masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024. \n Lampiran File: 45 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kenyamanan, kedamaian, keindahan, kebersihan, dan keteraturan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menangani gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Satpol PP memiliki peran utama dalam melaksanakan kegiatan ini, termasuk deteksi dini, pembinaan, patroli, pengamanan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
Penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Meliputi berbagai aspek seperti tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran, dan kolam, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta masyarakat, dan tertib lainnya yang ditetapkan dalam Perda.
Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati: Dilaksanakan melalui tindakan preventif non yustisial (sanksi administratif) dan tindakan yustisial (penyelidikan, penyidikan, dan persidangan).
Pelindungan Masyarakat: Bupati wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah dan Kepalo Tiyuh wajib menyelenggarakan Linmas di Tiyuh.

Peraturan ini juga mengatur tentang sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta pendanaan terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tertentu dapat dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda, dengan besaran yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran.\n2. Masyarakat yang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER AND PEACE
OF THE COMMUNITY AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that public order and peace of the community and community protection are one of the basic needs of the community that must be organized in the regional administration in order to accelerate the realization of community welfare;
that in order to foster orderly attitudes and behavior for every community and realize Tulang Bawang Barat Regency that is advanced, prosperous, and competitive, and to foster a sense of discipline in behavior for every member of the community, it is necessary to make efforts to improve the organization of public order and peace of the community and community protection;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c58afcf0-3f03-418e-ada3-1c5cac5fac39","actionData","errors"]