[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c57b3498-0092-46b2-8a38-42fa3e862385","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-09-08","effective_date","2014-09-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan\r\nmerupakan tanggung jawab pemerintahan daerah, dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi pencemaran tumpahan minyak di laut, limbah B3, industri, kerusakan hutan, pesisir laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memerlukan landasan hukum yang komprehensif, taat asas dan dapat dijalankan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor\r\n6 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2014. \n 95 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, melestarikan fungsi lingkungan hidup, serta melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penetapan kebijakan, pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), pengelolaan AMDAL dan UKL-UPL, inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, pengembangan kerjasama dan kemitraan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lintas kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan, pengembangan instrumen lingkungan hidup, penyelesaian sengketa, pengelolaan informasi lingkungan hidup, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan. Peraturan ini juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan RPPLH, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui berbagai instrumen seperti KLHS, laboratorium lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, dan produk hukum daerah berbasis lingkungan hidup. Selain itu, diatur pula mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap media lingkungan hidup (air, udara, laut, tanah) dan ekosistem (mangrove, padang lamun, terumbu karang, hutan di luar kawasan hutan). Peraturan ini juga mengatur mengenai pemeliharaan kualitas lingkungan, pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3, hak, kewajiban, dan larangan terkait lingkungan hidup, kerjasama dan kemitraan, keterlibatan masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup, perizinan lingkungan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ketentuan pidana, dan pembiayaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 138 huruf b atau huruf g diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 138 huruf a, c, d, e, f, atau h dipidana dengan pidana dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS
REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS,

Considering:

that the implementation of the principle of sustainable development that is qualified and fair is the responsibility of the regional government, and the participation of the community and the business world to preserve and develop the harmonious, balanced and balanced environmental capabilities;
that in order to overcome various environmental problems in the Riau Islands Province which include oil spill pollution at sea, B3 waste, industry, forest damage, marine coasts, coral reef damage, air pollution which results in a decrease in the carrying capacity and carrying capacity of the environment and can threaten the survival of humans and other living things;
that in an effort to protect and manage the environment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c57b3498-0092-46b2-8a38-42fa3e862385","actionData","errors"]