[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c57a1366-9c61-42f5-910d-73a466ef7397","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-06-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri B)\n2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14 Seri C)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bekasi ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung otonomi daerah dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bekasi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\nObjek retribusi adalah pelayanan KTP, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Ganti Nama, dan Kematian). Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah KTP, KK, dan/atau Akta Catatan Sipil yang dicetak atau diterbitkan. Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur dalam Pasal 8, dengan tarif yang berbeda untuk WNI dan WNA. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kota Bekasi dan hasilnya disetor ke Kas Daerah. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penerbitan Akta Perceraian yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 bagi WNI dan Rp. 100.000 bagi WNA.\n2. Penerbitan Akta Kematian yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian dikenakan denda sebesar Rp. 30.000 bagi WNA.\n3. Penerbitan Akta Ganti Nama yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak penetapan pengadilan negeri dikenakan denda Rp. 15.000 bagi WNI, dan Rp. 30.000 bagi WNA.\n4. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 3 kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Bekasi 02 Tahun 2001","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37711/perda-kota-bekasi-no-2-tahun-2015","84bd0f85-3993-459c-91b1-c59223d863d6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 8
SERIES: C

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 08 YEAR 2013
CONCERNING
FEES FOR REPLACEMENT OF PRINTING COSTS FOR RESIDENT IDENTITY CARDS AND
CIVIL REGISTRATION CERTIFICATES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering :

that in order to improve the quality of the implementation of Population Administration and Civil Registry, the payment for services provided by the Government of Bekasi City is adjusted to the prevailing regulations and the capabilities of the people of Bekasi City;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Regulation 02 of 2001 concerning Retribution for Civil Registry and Population Services as amended by Regional Regulation Number 14 of 2007 concerning Amendments to Regional Regulation 02 of 2001 concerning Retribution for Civil Registry and Population Services, needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c57a1366-9c61-42f5-910d-73a466ef7397","actionData","errors"]