[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5799157-8ea1-4b2e-90ac-8781258f254b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2015-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2014 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	\n \n a. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;\r\nb. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 22 Agustus 2014;\r\nc. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. \n UU No. 64 Tahun 1958;\r\nUU No. 12 Tahun 1985;\r\nUU No. 21 Tahun 1997;\r\nUU No. 28 Tahun 1999;\r\nUU No. 17 Tahun 2003;\r\nUU No. 1 Tahun 2004;\r\nUU No. 15 Tahun 2004;\r\nUU No. 25 Tahun 2004;\r\nUU No. 32 Tahun 2004;\r\nUU No. 33 Tahun 2004;\r\nUU No. 28 Tahun 2009;\r\nPP No. 24 Tahun 2004;\r\nPP No. 23 Tahun 2005;\r\nPP No. 24 Tahun 2005;\r\nPP No. 54 Tahun 2005;\r\nPP No. 55 Tahun 2005;\r\nPP No. 56 Tahun 2005;\r\nPP No. 57 Tahun 2005;\r\nPP No. 58 Tahun 2005;\r\nPP No. 65 Tahun 2005;\r\nPP No. 8 Tahun 2006;\r\nPermendagri No. 13 Tahun 2006;\r\nPermendagri No. 37 Tahun 2014;\r\nPermendagri No. 32 Tahun 2011;\r\nPERDA Nomor 1 Tahun 2007. \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp.3.051.637.551.600,00. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015. APBD tersebut mencakup total pendapatan daerah sebesar Rp. 3.039.987.551.600,00 dan total belanja daerah sebesar Rp. 2.993.637.551.600,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 46.350.000.000,00. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 11.650.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 58.000.000.000,00, sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar Rp. (46.350.000.000,00). \n\n Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.\n\n Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.\n\n Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi). Peraturan ini juga mengatur mengenai keadaan darurat dan belanja tidak terduga, termasuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Pendanaan keadaan darurat dapat menggunakan belanja tidak terduga atau dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya, dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

NUMBER

YEAR 2014

REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

NUMBER 8 OF 2014

CONCERNING

REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2015

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5799157-8ea1-4b2e-90ac-8781258f254b","actionData","errors"]