[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c56f83be-ce3a-4504-b22d-eac9312a436d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","short_title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019","number","18","year","2019","published_date","2019-09-06","effective_date","2019-09-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","b16f1be3-2e9a-4e5a-b246-83ed9682aa80","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Kepegawaian Negara","short_name","Peraturan BKN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 18, BN.2019/NO.1081, Peraturan.go.id: 37 hlm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF Pranata Keuangan APBN). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan dan Tugas: JF Pranata Keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal. Tugasnya meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
Kategori dan Jenjang Jabatan: Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dengan jenjang Terampil, Mahir, dan Penyelia.
Unsur Kegiatan: Unsur kegiatan terdiri dari unsur utama (pendidikan, pengelolaan keuangan APBN, pengembangan profesi) dan unsur penunjang.
Pengangkatan: Pengangkatan PNS dalam JF Pranata Keuangan APBN ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Persyaratan pengangkatan meliputi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi.
Uji Kompetensi: Uji kompetensi mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Target Angka Kredit: Ditetapkan target angka kredit minimal setiap tahun untuk setiap jenjang jabatan.
Penilaian Kinerja: Dilakukan minimal 1 kali setahun berdasarkan SKP.
Tim Penilai: Dibentuk Tim Penilai untuk membantu penetapan angka kredit.
Kenaikan Jabatan dan Pangkat: Diatur syarat dan ketentuan kenaikan jabatan dan pangkat.
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali: Diatur kondisi pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

1. Pranata Keuangan APBN akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pranata Keuangan APBN akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225424/peraturan-bkn-no-11-tahun-2022","a1d98b46-b4a5-489e-8563-45f5147de4fb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1081, 2019 BKN. Jafung Pranata Keuangan APBN. Instructions
Implementation.

REGULATION OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2019
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR
DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL POSITION
FINANCIAL OFFICER OF THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 48
Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and
Bureaucratic Reform Number 54 of 2018 concerning the Position
Functional Financial Officer of the State Revenue and
Expenditure Budget, it is necessary to stipulate a Regulation of the State
Civil Service Agency concerning Implementation Guidelines for
Development of Functional Position Financial Officer of the State
Revenue and Expenditure Budget;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c56f83be-ce3a-4504-b22d-eac9312a436d","actionData","errors"]