Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana. Latar belakang pembentukan kantor ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bombana. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bertugas membantu Bupati dalam koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Fungsi kantor meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan, koordinasi proses pelayanan perijinan, pelaksanaan administrasi pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memiliki kewenangan untuk menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang. Susunan organisasi kantor terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan, Seksi Pemprosesan, Tim Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan kegiatan kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
on desktop.