[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c55f3b59-6259-4351-85a8-b01df85259ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-10-02","effective_date","2014-10-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD 2014/NO.7, LL KAB.SEKADAU: 47 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sanggau maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang serasi, selaras dan seimbang \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.7 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.31 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.18 Tahun 1999, PP No.41 Tahun 1999, PP No.82 Tahun 2001, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.26 Tahun 2008, PP No.38 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 2012, Permenlh No.197 Tahun 2004, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.53 Tahun 2007, Permenlh No.27 Tahun 2009, Permenlh No.30 Tahun 2009, Permenlh No.15 Tahun 2011, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Laboratorium Lingkungan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Pembiayaan, Pembinaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014. \n Peraturan ini memiliki 32 halaman dan 15 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Sanggau, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap hukum lingkungan, mencegah dan menanggulangi tindakan yang berdampak negatif pada lingkungan, meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melindungi daerah dari pencemaran dan perusakan lingkungan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penaatan hukum. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan lingkungan hidup, melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta mengelola informasi lingkungan hidup. Peraturan ini juga mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), perizinan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3, serta kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan kegiatan pertambangan. Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup. Peraturan ini juga mengatur tentang penanggulangan pencemaran dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan sosial dan menyampaikan pengaduan terkait lingkungan hidup.

","transitional_provisions","1. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup.\n2. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi konservasi, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.\n3. Perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan tersebut.","sanctions","1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3), Bupati memberikan sanksi administratif, yang terdiri dari:\n a. teguran tertulis;\n b. paksaan pemerintah;\n c. pembekuan izin lingkungan; atau\n d. pencabutan izin lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Sanggau No. 7 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPeraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7),","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/330338/perda-kab-sanggau-no-7-tahun-2024","1fc5ddbe-97d6-4b95-92a1-aef24efa3acd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SANGGAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 8 OF 2013
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

Considering:

that to ensure the sustainability of environmental functions in the implementation of sustainable and environmentally sound development in Sanggau Regency, it is necessary to implement environmental protection and management, by increasing the carrying capacity and environmental capacity, which are harmonious, balanced and in equilibrium;
that in order to overcome various environmental problems which include pollution and/or environmental damage that results in a decrease in the carrying capacity and environmental capacity and can threaten the survival of humans and other living creatures, it is necessary to carry out planning, supervision, maintenance, control and law enforcement in the utilization of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c55f3b59-6259-4351-85a8-b01df85259ed","actionData","errors"]