[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c54f6c95-3462-4829-b974-6b4692a4acf4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015","number","25","year","2015","published_date","2015-12-23","effective_date","2015-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-administrasi-kependudukan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2015/No.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah bertugas memberikan\r\npelayanan administrasi kependudukan dan\r\npencatatan sipil kepada masyarakat;\r\nb. bahwa salah satu bentuk sanksi administrasi adalah\r\npembebanan denda administrasi bagi penduduk yang\r\nlalai melaksanakan kewajiban pelaporan\r\nkependudukan dan pencatatan sipil;\r\nc. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat\r\ndan mendorong masyarakat untuk tertib administrasi\r\nkependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu mengurangi nominal denda administrasi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nKedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar\r\nNomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan\r\nAdministrasi Kependudukan. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPcraturan Pemcrintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 T ahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nPresiden Nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1\r\nTahun 2011 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKaranganyar Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar\r\nNomor 10 Tahun 2014. \n Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKaranganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mengurangi nominal denda administrasi. Perubahan meliputi ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini meliputi keterlambatan pelaporan pindah datang, perubahan Kartu Keluarga (KK), perpanjangan KTP, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya, serta kehilangan atau kerusakan akta pencatatan sipil. Detail mengenai besaran denda administratif untuk setiap jenis keterlambatan diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dikenai sanksi administratif berupa denda.\n2. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dikenai sanksi administratif berupa denda. \n3. Besaran denda administratif diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGANYAR
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 25 OF 2015
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2011 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is tasked with providing population administration and civil registration services to the public;
that one form of administrative sanction is the imposition of administrative fines for residents who neglect to fulfill their population reporting and civil registration obligations;
that in order to alleviate the burden on the public and encourage the public to comply with population administration and civil registration, it is necessary to reduce the nominal administrative fine;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c54f6c95-3462-4829-b974-6b4692a4acf4","actionData","errors"]