[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c54cc5e9-87e9-45d7-9f23-8aeab4e939ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","Penyelenggaraan Transportasi Darat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

transportasi darat/ laut/ udara
2019
Qanun NO. 2, Lembaran Kabupaten Tahun 2019/ No. 2
Qanun TENTANG Penyelenggaraan Transportasi Darat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuanPasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 15 Tahun 2005; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 37 Tahun 2011; PP Nomor 51 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 80 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; PP Nomor 74 2014; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 \n Dalam Qanun Daerah ini diatur 141 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; BAB V Jaringan LLAJ; BAB VI Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor; BAB VII Bengkel; BAB VIII Terminal; BAB IX Pembinaan Pemakai Jalan; BAB X Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; BAB XI Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; BAB XII Andalalin; BAB XIII Angkutan; BAB XIV Perparkiran; BAB XV Pemindahan KL\\endaraan; BAB XVI Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ; BAB XVII Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat; BAB XVIII Perkeretaapian; BAB XIX Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; BAB XX Forum LLAJ; BAB XXI Kerja Sama; BAB XXII Peran Serta Masyarakat; BAB XXIII Pengawasan dan Pengendalian; BAB XXIV Penyidikan; BAB XXV Ketentuan Pidana; BAB XXVI Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019. \n 72 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat bertujuan untuk mewujudkan pelayanan transportasi darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, serta menegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

\n\n

Qanun ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan transportasi darat, termasuk pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), jaringan LLAJ, pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor, bengkel, terminal, pembinaan pemakai jalan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), angkutan, perparkiran, pemindahan kendaraan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, sumber daya manusia di bidang transportasi darat, perkeretaapian, sistem informasi dan komunikasi, forum LLAJ, kerjasama, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, dan ketentuan pidana.

\n\n

Beberapa ketentuan substansial meliputi:
\n- Pembagian kewenangan: Bupati bertanggung jawab atas pembinaan LLAJ di kabupaten.
\n- Ruang lingkup kegiatan yang diatur: Penggunaan jalan kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi, dan kelas jalan. Setiap jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
\n- Hak dan kewajiban subjek hukum: Perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin usaha angkutan dan izin penyelenggaraan angkutan. Setiap badan atau perorangan yang membangun pusat kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan LLAJ wajib menyusun Andalalin.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor tidak bersertifikasi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara pelayanan umum.\n2. Pengguna fasilitas terminal yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.\n3. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan mengenai waktu kerja pengemudi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n4. Pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan Andalalin dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.\n5. Penyelenggara angkutan barang yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n6. Penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST ACEH
ACEH PROVINCE
QANUN OF EAST ACEH REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF LAND TRANSPORTATION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

REGENT OF EAST ACEH,

Considering:	that in order to follow up the provisions of Article 6 paragraph (4) and Article 7 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, it is necessary to form a Qanun regarding the Implementation of Land Transportation;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Emergency Law Number 7 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Province of North Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1092); Law Number 24 of 1956 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c54cc5e9-87e9-45d7-9f23-8aeab4e939ca","actionData","errors"]